Jumat 03 Januari 2020, 20:50 WIB

Riwan Kamil: Pusat Harus Jadi Koordinator Penanganan Bencana

Bayu Anggoro | Nusantara
Riwan Kamil: Pusat Harus Jadi Koordinator Penanganan Bencana

MI/Bayu Anggoro
Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil

 

GUBERNUR Jawa Barat Ridwan Kamil (Emil) berharap penanganan banjir di Jabodetabek melibatkan semua pihak baik pemerintah pusat
maupun tiga provinsi, DKI Jakarta, Banten dan Jawa Barat. Selain dampak yang meluas, menurutnya tidak bisa jika hanya mengandalkan salah satu pihak.

Emil berharap pemerintah pusat menjadi koordinator dalam penanganan bencana tersebut. "Kalau lintas provinsi, Jakarta, Jawa Barat, Banten
juga, berarti kalau lewat dua provinsi, inisiatornya datang dari pusat," kata Emil di Bandung, Jumat (3/1).

Dia mencontohkan penanganan banjir di sepanjang aliran Sungai Citarum yang juga melibatkan pemerintah pusat. Meski tidak menjamin, menurutnya banjir relatif terkendali karena adanya terowongan Curug Jompong di Kabupaten Bandung yang dibangun Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

"Citarum relatif terkendali, tapi bukan jaminan," katanya. Menurut Emil penanganan seperti ini bisa dilakukan untuk mengatasi banjir
Jabodetabek.

"Polanya sama dengan manajamen penanganan Citarum. Ada TNI/Polri, relawan," katanya.

Sementara itu, Pemerintah Provinsi Jawa Barat menetapkan status tanggap darurat terhadap banjir tersebut. Selain di kawasan Jabodetabek,
penetapan inipun berlaku untuk Kabupaten Bandung Barat, Karawang, dan Indramayu.

Menurut Kepala Biro Humas Provinsi Jawa Barat Hermansyah, penetapan status tanggap darurat bencana tersebut berdasarkan Keputusan Gubernur Jabar bernomor 362/KEP.13-BPBD/2020.

"Terhitung sejak 1 Januari 2020 sampai dengan tanggal 7 Januari 2020," katanya.

Menurutnya, penetapan status tanggap darurat bencana itu bertujuan agar penanganan dampak dari banjir dan longsor di sejumlah daerah berjalan cepat serta efektif.

"Penyelamatan dan evakuasi korban bisa berlangsung dengan cepat dan tepat. Kebutuhan dasar, seperti pangan, sandang, pelayanan kesehatan, air bersih, sanitasi, tempat hunian, dan pelayanan psikososial, harus terpenuhi," katanya.

Dengan begitu, menurut dia pihaknya pun akan menggelontorkan bantuan dana sebesar Rp5-6 miliar untuk mengatasi banjir di daerah itu. "Apalagi dari BMKG cuaca masih ekstrem sampai tujuh hari," katanya. (OL-11)

 

Berita Terkini

Read More

Poling

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menggunakan sistem zonasi menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Setujukah Anda dengan kebijakan zonasi tersebut?





Berita Populer

Read More