Jumat 03 Januari 2020, 19:20 WIB

Saat Ramadan, Nurdin Basirun Bagi-Bagi Duit Hasil Suap ke Warga

M Iqbal Al Machmudi | Politik dan Hukum
Saat Ramadan, Nurdin Basirun Bagi-Bagi Duit Hasil Suap ke Warga

MI/Bary Fathahilah
Jalani sidang: Terdakwa Gubernur Kepulauan Riau nonaktif Nurdin Basirun menjalani sidang di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Kamis (2/1).

 

GUBERNUR Kepulauan Riau nonaktif Nurdin Basirun mengaku hobi membagi-bagikan uang ke warga secara langsung karena melihat ekonomi warganya di bawah rata-rata.

"Kondisi ekonomi sekarang agak ambruk banyak industri, kedua pemerintah pusat dan daerah dorong investasi, hari ini terjebak aturan yang dibuat sehingga investasi ragu," kata Nurdin saat menjadi saksi persidangan di Pengadilan Negeri Tipikor, Jakarta Pusat, Jumat (3/1).

Baca juga:Kejagung Masih Fokus Pemeriksaan Saksi Jiwasraya

Dirinya mengungkapkan hobi bagi-bagi uang ia lakoni secara intensif ketika bulan suci Ramadan pada 2019 silam. Pada waktu itu, dirinya intensif kunjungan pulau ke pulau.

"Ramadan kemarin rutin melakukan kunjungan ke pulau. Rp100 ribu diberikan kalau orang tua sekali. Namun biasanya Rp20 ribu sampai Rp50 ribu dalam amplop," ucap Nurdin.

Diketahui bahwa uang yang dibagikan oleh Nurdin kepada masyarakat berasal dari suap yang dilakukan pengusaha swasta Kock Meng senilai Rp45 juta. Uang tersebut untuk izin prinsip pemanfaatan ruang laut, lokasi reklamasi, izin pelaksanaan reklamasi, dan lainnya.

Uang suap tersebut diberikan Kock Meng melalui Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kepulauan Riau Edy Sofyan. Transaksi uang dan penandatanganan izin prinsip dilakukan di Hotel Nagoya, Kota Batam.

"Biasanya langsung ke masyarakat. Terkadang saya juga repot dia (Edy) langsung kasih," ungkapnya.

Akibat perbuatan suap tersebut, Nurdin didakwa melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana. (Iam/A-5)

Berita Terkini

Read More

Poling

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menggunakan sistem zonasi menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Setujukah Anda dengan kebijakan zonasi tersebut?





Berita Populer

Read More