Jumat 03 Januari 2020, 10:47 WIB

KPK Panggil Mantan Sekretaris MA Nurhadi

Dhika Kusuma Winata | Politik dan Hukum
KPK Panggil Mantan Sekretaris MA Nurhadi

ANTARA/Rosa Panggabean
Mantan Sekretaris Mahkamah Agung Nurhadi

 

KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali melakukan agenda penyidikan setelah masa libur Natal dan Tahun Baru. Penyidik KPK mengagendakan pemanggilan terhadap tiga tersangka kasus suap perdagangan perkara di lingkungan Mahkamah Agung (MA).

Mereka ialah mantan Sekretaris MA Nurhadi beserta menantunya Rezky Herbiono dan Direktur PT Multicon Indrajaya Terminal (PT MIT) Hiendra Soenjoto. Ketiganya dipanggil sebagai saksi.

"NHD (Nurhadi) dan RHE (Rezky) dipanggil sebagai saksi untuk tersangka HS (Hiendra Soenjoto) sedangkan HS dipanggil untuk tersangka NHD," kata Pelaksana Tugas Juru Bicara KPK Ali Fikri, Jumat (3/1).

Baca juga: Pelaku Penyiraman Novel Dinilai Salah Artikan Semangat Korsa

Dalam kasus itu, KPK menetapkan ketiganya sebagai tersangka kasus pengurusan perkara di lingkungan MA. Selama menjabat sekretaris di MA, Nurhadi diduga melakukan perdagangan perkara dan menerima suap serta gratifikasi senilai Rp46 miliar.

Adapun Rezky diduga menjadi perantara suap kepada Nurhadi dalam sejumlah pengurusan perkara perdata, kasasi, dan peninjauan kembali. Sementara itu, Hiendra disangkakan sebagai pemberi suap pengurusan perkara.

Di sisi lain, Nurhadi, saat ini, mengajukan praperadilan atas penetapan dirinya sebagai tersangka. Ia menggugat status tersangka tersebut ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Kuasa Hukum Nurhadi, Maqdir Ismail, mengatakan kliennya tidak pernah diperiksa sebagai calon tersangka atas kasus tersebut. Sidang perdana rencananya akan digelar pada 6 Januari 2020 pekan depan.

Dalam kasus itu, KPK menduga Nurhadi terlibat pengurusan perkara perdata PT MIT melawan Kawasan Berikat Nusantara (PT KBN). Pada awal 2015, tersangka Rezky diduga menerima sembilan lembar cek atas nama PT MIT untuk mengurus perkara PK atas putusan Kasasi Nomor 2570 K/Pdt/2012 (sengketa PT MIT dan PT KBN).

Namun, dalam perkara itu PT MTI kemudian kalah dan sembilan lembar cek yang pernah diberikan tersebut dikembalikan.

Komisi juga menduga Nurhadi terlibat pengurusan perkara perdata sengketa saham PT MIT. Pada 2015, tersangka Hiendra digugat atas kepemilikan saham PT MIT. Perkara perdata itu kemudian dimenangkan Hiendra mulai dari tingkat pertama dan banding di Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada Januari 2016.

Pada periode Juli 2015-Januari 2016 ketika perkara gugatan perdata tersebut sedang disidangkan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, diduga terdapat pemberian uang kepada Nurhadi melalui Rezky senilai Rp33,1 miliar.

KPK juga menduga Nurhadi menerima gratifikasi terkait dengan penanganan perkara sengketa tanah untuk tingkat kasasi dan PK di MA dan permohonan perwalian. Nurhadi diduga menerima gratifikasi uang sekitar Rp12,9 miliar kurun waktu Oktober 2014–Agustus 2016. (OL-2)

Berita Terkini

Read More

Poling

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menggunakan sistem zonasi menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Setujukah Anda dengan kebijakan zonasi tersebut?





Berita Populer

Read More