Jumat 03 Januari 2020, 10:45 WIB

Memutus Mata Rantai Banjir

Nirwono Joga Peneliti Pusat Studi Perkotaan Universitas Trisakti | Opini
Memutus Mata Rantai Banjir

MI/FRANSISCO CAROLIO HUTAMA GANI
Sejumlah warga menggunakan jasa gerobak untuk melintasi banjir di ruas jalan Raden Fatah, Parung Serab, Ciledug, Tangerang

Tak kenal maka tak sayang.

Untuk mengatasi banjir yang melanda sebagian wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek) ada baiknya pemerintah daerah memahami empat tipe banjir yang selama ini melanda wilayah mereka.

Tipe pertama, banjir kiriman saat kawasan Puncak Bogor hujan deras sehingga debit air sungai melebihi kapasitas dan meluap membanjiri seluruh kawasan permukiman yang berada di bantaran kali dan sekitarnya. Ini yang terjadi di sebagian besar kawasan yang terdampak banjir besar kali ini.

Tipe kedua, banjir lokal. Di Jakarta terjadi hujan lokal yang deras. Namun, karena sistem saluran air kota yang tidak berfungsi optimal, itu membuat air hujan meluber membanjiri jalanan dan permukim­an di sekitarnya. Ini juga yang terjadi di beberapa permukiman di Jabodetabek meski permukimannya jauh dari bantaran kali.

Tipe ketiga, banjir rob, yakni saat bulan purnama, air laut pasang menggenangi permukiman yang berada tepat di pantai utara Jakarta. Kebetulan kemarin belum memasuki bulan purnama sehingga permukiman di pantai utara bebas dari banjir.

Tipe keempat, banjir besar yang terjadi ketika tipe 1, 2, dan 3 berlangsung bersamaan, yakni kawasan Puncak Bogor hujan deras, Jakarta dan sekitar juga hujan deras, sementara pantai utara memasuki bulan purnama. Jakarta pernah mengalami banjir besar ini pada 1986, 2002, 2007, 2012, dan 2015.

Lalu apa yang harus dilakukan untuk memutus mata rantai banjir ini?
Pertama, pemerintah pusat dan daerah harus menata bantaran kali secara menyeluruh di 13 sungai utama yang mengalir ke Jakarta. Pemerintah harus segera memutuskan pendekatan aman yang akan diambil untuk menata bantaran kali, baik itu normalisasi, naturalisasi, maupun perpaduan kedua konsep pendekatan itu secara harmonis.

Pemerintah dapat fokus kepada penataan empat sungai utama yang sudah disepakati untuk segera dibenahi tuntas pada 2022. Ke empat sungai itu ialah Sungai Ciliwung, Sungai­ Pesanggrahan, Sungai Angke, dan Sungai Sunter. Keempat sungat itu saat ini meluap dan membanjiri kawasan permukiman di sekitarnya.

Apa PUN pilihannya, baik itu normalisasi maupun naturalisasi, pemerintah daerah harus membebaskan permukiman yang ada di bantaran kali supaya badan kali bisa dilebarkan. Dengan begitu, kapasitas daya tampung air sungai dapat meningkat dengan optimal.

Proses relokasi warga harus dipimpin langsung oleh kepala daerah dengan memastikan warga terdampak banjir akan dipindah ke rusunawa mana, kapan akan dipindahkan, bagaimana fasilitas pendidikan, peluang kerja dan mata pencaharian, serta aksesibilitas ke rusunawa.

Kedua, pemerintah pusat dan daerah harus merevitalisasi situ, danau, embung, dan waduk (SDEW) yang tersebar di Jakarta 109 SDEW dan 69 SDE di Bodetabek.

Itu di luar dua bendungan besar yang tengah dibangun Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, yakni Bendungan Ciawi dan Bendung an Sukamahi di wilayah Kabupaten Bogor.

Ketiga, pemerintah daerah harus merehabilitasi seluruh saluran air kota, mulai saluran mikro/tersier/lingkungan, meso/sekunder/kawasan, dan makro/primer/kota.

Saluran air harus bebas dari sampah, limbah, lumpur. Selain itu, perlu penataan jaringan utilitas pipa dan kabel yang sering kali tumpang tindih di dalam saluran air.

Kegiatan rehabilitasi saluran air harus terintegrasi dengan kegiatan revitalisasi trotoar dan penataan jaringan utilitas ke bawah tanah secara terpadu. Saluran air terhubung dan dialirkan ke SDEW terdekat untuk mengisi badan air SDEW sebagai cadangan air di musim kemarau nanti.

Keempat, penambahan luasan ruang terbuka hijau (RTH) sebagai daerah resapan air secara masif dan terpadu. Setiap wilayah kota/kabupaten harus memenuhi luas minimal RTH sebesar 30%  dari total luas wilayah.

Jakarta saat ini baru memiliki luas RTH sebesar 9,98%  jauh dari target minimal. Jakarta harus lebih serius lagi mempercepat penambahan luas RTH baik RTH publik yang menjadi tanggung jawab pemerintah sebesar 10% ataupun RTH privat yang dimiliki masyarakat sebesar 10%. Semakin luas RTH yang dimiliki, semakin besar kemampuan daya serap air tanahnya untuk mengurangi banjir.

Kelima, masyarakat dapat dilibatkan pula dalan penanggulangan banjir dengan mendorong lebih banyak sumur resapan air di halaman rumah, sekolah, dan kantor.

Selain itu, masyarakat juga harus diedukasi untuk tidak membuang sampah sembarangan ke saluran air, sungai, dan badan air lainnya.

Pada akhirnya, tekad untuk bersama memutus mata rantai banjir tidak merupakan pilihan, tetapi sebuah keharusan.
Semoga.

Berita Terkini

Read More

Poling

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menggunakan sistem zonasi menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Setujukah Anda dengan kebijakan zonasi tersebut?





Berita Populer

Read More