Kamis 02 Januari 2020, 22:44 WIB

NU Berkomitmen Perkuat Infrastruktur Sosial

Antara | Humaniora
NU Berkomitmen Perkuat Infrastruktur Sosial

ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A
Ketua Umum PBNU KH. Said Aqil Siroj

 

KETUA Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama KH Said Aqil Siroj menegaskan peran NU dalam ikut merekatkan masyarakat Indonesia melalui organisasi masyarakat keagamaan.

"Salah satu kekuatan bangsa Indonesia adalah peran dan keberadaan ormas-ormas keagamaan yang menjalankan fungsi kohesi sosial," kata Said dalam "Refelksi Akhir Tahun 2019 dan Taushiyah Kebangsaan 2020 Nahdlatul Ulama" di Jakarta, Kamis.

Dia mengatakan ormas keagamaan seperti NU atau Nahdlatul Ulama telah berperan penting menjadi jangkar sosial yang merekatkan bangunan sosial sebagai infrastruktur pembangunan.

Tanpa keberadaan ormas-ormas keagamaan, seperti NU, kata dia, pemerintah akan kesulitan mengonsolidasikan masyarakat yang sangat majemuk seperti Indonesia.

"Fungsi pembangunan kohesi sosial ini tidak bisa diabaikan oleh siapa saja, terlebih jika kita menengok keadaan negara lain," katanya.

Di negara-negara Timur Tengah dan Afrika yang mayoritas Muslim, kata Said, mereka dilanda konflik yang parah pasca-Arab Spring dengan saling bertikai di antara sesama orang Islam.

Hal itu, kata dia, terjadi karena tidak adanya fungsi penengah yang dijalankan ormas-ormas keagamaan, seperti di Indonesia. Tensi sosial di Indonesia bisa diredam secara berjenjang dari bawah hingga ke atas karena bekerjanya fungsi intermediasi yang dijalankan ormas-ormas keagamaan.

Karena itu, dia mengatakan ormas-ormas keagamaan, termasuk NU, harus menjadi tulang punggung pembangunan dan menjadi infrastruktur sosial yang menyangga kehidupan kebangsaan.

Menurut dia, kecanggihan cendekiawan dalam pemerintahan tidak akan banyak berguna tanpa dukungan infrastruktur sosial, yaitu kohesi dan harmoni sosial. Fungsi itu telah dijalankan secara optimal oleh ormas-ormas keagamaan.

Tugas pemerintah selanjutnya, kata dia, adalah mengakselerasi kohesi vertikal melalui pemerataan distribusi kesejahteraan dan pemerataan kendali atas sumber-sumber daya ekonomi yang berkeadilan.

"Nahdlatul Ulama mendorong agar pemerintah fokus menjalankan program pemerataan dan memotong mata rantai ketimpangan," katanya.(OL-4)

Berita Terkini

Read More

Poling

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menggunakan sistem zonasi menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Setujukah Anda dengan kebijakan zonasi tersebut?





Berita Populer

Read More