Kamis 02 Januari 2020, 20:12 WIB

Kejari Boyolali Ungkap Korupsi Keuangan Desa

Widjajadi | Nusantara
Kejari Boyolali Ungkap Korupsi Keuangan Desa

Ilustrasi
Korupsi

 

KEJAKSAAN Negeri (Kejari) Boyolali ungkap kasus korupsi penyimpangan pengelolaan keuangan desa sebesar Rp1,328 miliar serta menetapkan status tersangka, mantan Kepala Desa (Kades) Tanjungsari, Kecamatan Banyudono, Joko Sarjono.

" Penyimpangan pengelolaan keuangan desa itu, terkait dengan uang ganti rugi tanah kas desa yang terkena proyek jalan tol ruas Salatiga - Kartosuro pada 2013/2014," ungkap Kajari Boyolali, Prihatin.

Menurutnya, dalam proyek tol tersebut lahan kas Desa Tanjungsari, Kecamatan Banyudono yang terkena pembebasan lahan sekira 2,4 hektare (ha), dengan nilai Rp12,5 miliar.

Namun ternyata,  uang pembebasan sebesar Rp12,5 miliar itu ternyata cuma untuk lahan pengganti senilai Rp10,6 miliar sedangkan sisa Rp 1,328 miliar yang tidak bisa dipertanggungjawabkan dalam pelaporan.

Sejumlah alat bukti dan saksi penyimpangan kasus korupsi ini sudah mencukupi, sehingga tim penyidik Kejari Boyolali memastikan penyidikan menguatkan untuk menetapkan Joko Sarjono yang sudah lepas dari jabatan Kades Tanjungsari itu sebagai tersangka.

Penguatan untuk menetapkan tersangka, terutama dari hasil audit tim ahli dari Inspektorat terkait kerugian negara .Dan juga pengakuan Joko Sarjono, bahwa dirinya memanfaatkan bagian uang ganti rugi yang tersisa mestinya kembali ke kas desa, tapi dipergunakan untuk keperluan pribadi.

"Tersangka kemungkinan bukan hanya seorang.Saat ini terus dikembangkan penyidikan. Sedang tersangka selama 20 hari ke depan ditahan, guna memudahkan kelancaran penyidikan," imbuh Prihatin sembari menegaskan tersangka dijerat UU 31 Tahun 1999 tentang pembrantasan korupsi, dengan ancaman minimal 4 tahun penjara.

Sedang tersangka Joko Sarjono yang belas Kades Tanjungsari tutup mulut, ketika ditanya tentang kasusnya, sebelum digelandang ke mobil menuju tanahan Rutan Boyolali. (OL-11)

Berita Terkini

Read More

Poling

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menggunakan sistem zonasi menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Setujukah Anda dengan kebijakan zonasi tersebut?





Berita Populer

Read More