Kamis 02 Januari 2020, 17:26 WIB

Jokowi : Pengendalian Banjir Terhambat Pembebasan Lahan

Akmal Fauzi | Politik dan Hukum
Jokowi : Pengendalian Banjir Terhambat Pembebasan Lahan

MI/Ramdani
Presiden Joko Widodo

 

PRESIDEN Joko Widodo mengatakan, banjir di ibu kota dan sekitarnya yang terjadi awal tahun ini paling parah terjadi di empat Daerah Aliran Sungai (DAS) di DKI Jakarta, yakni DAS Sungai Krukut, Sungai Ciliwung, Sungai Cakung, dan Sungai Sunter. 

Untuk penanganan darurat bersama pihak terkait, kata dia, telah difungsikan pompa, karung pasir, bronjong dan tanki air agar kawasan dan prasarana publik terdampak dapat segera berfungsi kembali. 

Jokowi mengemukanan, upaya pengendalian banjir di keempat DAS itu telah dilakukan sejak jauh hari. Namun, upaya itu terkendala sejak 2017 lantaran masalah pembebasan lahan.

“Program Pengendalian Banjir Sungai Ciliwung misalnya, sudah ditangani 16 kilometer dari rencana keseluruhan 33 kilometer,” kata Jokowi melalui akun Instagram resminya, Kamis (2/1).

Sementara di hulunya dalam proses pembangunan Bendungan Ciawi dan Bendungan Sukamahi dengan kemajuan pembebasan tanah di atas 90% dan perkembangan pembangunan fisik mendekati 45%. 

“Kedua bendungan tersebut direncanakan selesai pada akhir 2020,” jelas Presiden. 

Sementara percepatan pelaksanaan Sudetan Sungai Ciliwung dari Sungai Ciliwung ke Sungai Cipinang, sedang berlanjut. 

“Masyarakat setempat telah menyetujui pemanfaatan lahan untuk kelanjutan pembangunan sudetan sepanjang 600 meter dari keseluruhan 1.200 meter,” ujarnya.

Sebelumnya, kepala negara meminta seluruh stakeholder pemerintah bahu-membahu menangani persoalan banjir yang menerpa wilayah-wilayah di Jabodetabek. Menurutnya, mulai dari pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota harus ikut terlibat.

"Saya ingin kerja sama itu dibangun pusat, provinsi, dan kabupaten/kota agar semuanya bisa tertangani," ujar presiden usai acara Pembukaan Perdagangan Bursa Efek Indonesia di Gedung BEI, Jakarta, Kamis (2/1).(OL-11)

Berita Terkini

Read More

Poling

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menggunakan sistem zonasi menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Setujukah Anda dengan kebijakan zonasi tersebut?





Berita Populer

Read More