Kamis 02 Januari 2020, 14:10 WIB

Presiden Minta Kerja Sama Seluruh Stakeholder Tangani Banjir

Ihfa Firdausya | Megapolitan
Presiden Minta Kerja Sama Seluruh Stakeholder Tangani Banjir

MI/RAMDANI
Presiden Joko Widodo saat diwawancarai Media Indonesia di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat (24/5).

 

PRESIDEN Joko Widodo meminta seluruh stakeholder pemerintah bahu-membahu menangani persoalan banjir yang menerpa wilayah-wilayah di Jabodetabek. Menurutnya, mulai dari pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota harus ikut terlibat.

"Saya ingin kerja sama itu dibangun pusat, provinsi, dan kabupaten/kota agar semuanya bisa tertangani," ujar presiden usai acara Pembukaan Perdagangan Bursa Efek Indonesia di Gedung BEI, Jakarta, Kamis (2/1).

Baca juga: Banjir Hingga Satu Meter, Sidang Tipikor Tetap Berjalan

Presiden juga menyoroti faktor-faktor penyebab banjir yang juga menelan korban jiwa ini. "Ada yang disebabkan kerusakan ekosistem, kerusakan ekologi, tapi juga ada yang memang karena kesalahan kita yang membuang sampah di mana-mana. Banyak hal," jelasnya.

Terpenting, lanjut Jokowi, adalah evakuasi korban, keselamatan, dan keamanan masyarakat harus didahulukan. "Nanti urusan penanganan banjir secara infrastruktur akan kita kerjakan setelah penanganan evakuasi selesai," pungkasnya.

Dalam kesempatan yang sama, Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebut bencana alam seperti ini salah satu yang menimbulkan kerugian sangat besar, baik materil maupun korban jiwa. Menurutnya, pemerintah terus memonitor perkembangan dan penanggulangan banjir Jabodetabek ini.

"Dari kami Kemenkeu bagaimana BNPB dari sisi penanggulangannya, dari sisi kebutuhan mereka, logistik. Kemudian kementerian sosial dan Pemda dari sisi support," jelas Ani.

Pemerintah, lanjutnya, juga terus menerus berupaya agar kerugian-kerugian yang berasal dari bencana alam itu dapat diminimalkan.

Baca juga: Mensos: Korban Banjir Butuh Bantuan Air Bersih dan Makanan

"Karena kalau kita membangun dan kemudian rusak hanya karena bencana alam yang bisa dikalkulasi, ini seharusnya bisa dihindari," ujar Menkeu.

"Ini mungkin salah satu PR kita untuk menjaga risiko dari berbagai kemungkinan, apakah itu perumahan, fasilitas umum, infrastruktur, agar mereka mampu antisipasi terhadap perubahan dari bencana alam atau pola iklim ini yang menyebabkan dampak sangat besar terhadap masyarakat," pungkasnya. (OL-6)

 

Berita Terkini

Read More

Poling

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menggunakan sistem zonasi menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Setujukah Anda dengan kebijakan zonasi tersebut?





Berita Populer

Read More