Kamis 02 Januari 2020, 11:45 WIB

Layanan Adminduk di 9 Kelurahan Terhambat Pemadaman Listrik

Putri Anisa | Megapolitan
Layanan Adminduk di 9 Kelurahan Terhambat Pemadaman Listrik

ANTARA/Oky Lukmansyah
Petugas melakukan pemotretan KTP elektronik di Kantor Disdukcapil Kabupaten Tegal, Jawa Tengah, Kamis (28/3)

 

LAYANAN administrasi kependudukan di sembilan kelurahan di Jakarta terhambat. Hal itu disebabkan adanya pemadaman listrik sementara yang dilakukan PLN karena adanya banjir yang melanda beberapa wilayah.

Pemadaman listrik dilakukan untuk menghindari korsleting agar warga tidak terkena sengatan listrik yang terhubung lewat genangan air.

Baca juga: Jokowi Perintahkan Evakuasi Korban Banjir Dipercepat

"Ada beberapa kelurahan yang mengalami pemadaman listrik akibat banjir," kata Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) DKI Jakarta, Dhani Sukma, saat dihubungi Media Indonesia, Kamis (2/1).

Sembilan kelurahan tersebut adalah Bangka, Gunung Sahari Utara, Cengkareng Barat, Petamburan, Makasar, Bukit Duri, Kedaung Kali Angke, Pejagalan, dan Kapuk Muara.

Meski sedikit terhambat, Dhani menyebut, kelurahan-kelurahan tersebut masih menerima berkas pendaftaran pembuatan adminduk untuk diproses di kelurahan terdekat yang tidak terkena pemadaman listrik.

"Namun tetap menerima berkas pelayanan untuk dapat diproses di kelurahan sebelahnya yang berdekatan," tegasnya.

Baca juga: Tol JORR Banjir, Trans-Jakarta BSD-Juanda Setop Operasi

Bagi warga di wilayah lain yang tidak terkena pemadaman, Dhani menegaskan, pelayanan adminduk tetap berjalan normal. Warga yang mengalami kehilangan dokumen adminduk atau dokumennya rusak akibat banjir pun dapat mendatangi kantor-kantor kelurahan atau kecamatan untuk membuat kembali dokumen adminduknya.

"Secara umum layanan dukcapil pascabanjir tetap berjalan normal, baik di tiap kelurahan, kecamatan, sudin dan dinas dukcapil," tegasnya.(OL-6)

Berita Terkini

Read More

Poling

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menggunakan sistem zonasi menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Setujukah Anda dengan kebijakan zonasi tersebut?





Berita Populer

Read More