Selasa 31 Desember 2019, 03:30 WIB

Bebani Keuangan Negara, KPR SSB Dihentikan

Pra/S-5 | Ekonomi
Bebani Keuangan Negara, KPR SSB Dihentikan

ANTARA FOTO/Yulius Satria Wijaya
Perumahan bersubsidi di kawasan Citeureup, Bogor, Jawa Barat.

 

PEMERINTAH memutuskan untuk menghentikan program kredit pemilikan rumah (kpr) subsidi dengan skema subsidi selisih bunga (SSB) mulai 2020 mendatang. Hal tersebut dilakukan karena KPR subsidi skema SSB dipandang terlalu membebani keuangan negara.

Direktur Jenderal Pembia­yaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PU-Pera), Eko Djoeli Heripoerwanto menyampaikan melalui program KPR subsidi tersebut pemerintah harus menanggung beban biaya bunga dari seluruh akad hingga masa tenor berakhir.

“Kalau akad bulan ini, tahun ini, pemerintah menanggung beban bunga di bulan-bulan berikutnya sampai masa tenor selesai. Kalau tenor 20 tahun, pemerintah menanggung sampai 20 tahun. Ini bebannya sangat berat,” ungkap Heri di kantornya, Jakarta, pekan lalu.

Meski dihentikan, Kementerian PU-Pera masih mendapatkan anggaran untuk SSB Rp3,8 miliar pada 2020. Namun, anggaran tersebut akan digunakan untuk pembayaran subsidi selisih bunga dari KPR pada tahun-tahun sebelumnya.

Ia menjelaskan melalui KPR SSB, para penerima manfaat KPR SSB dalam hal ini masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), hanya perlu membayar cicilan dengan bunga tetap 5% selama masa tenor.

“Kalau posisi bunga ko­mersial 11%, kami menutupi 6%-nya. Kalau tahun depan naik lagi jadi 12%, kami tutupi 7%-nya. Intinya masyarakat harus tetap di angka 5%,” jelas Heri.

Dengan skema itu pula, pemerintah jadi tidak bisa melakukan proyeksi terkait dengan berapa besaran biaya yang perlu dikeluarkan untuk SSB pada tahun mendatang. Pasalnya, pemerintah harus mengikuti besaran suku bunga acuan yang pergerakannya sering kali dipicu faktor-faktor eksternal atau dari negara luar.

Pada tahun ini, pemerintah mengalokasikan dana sebesar Rp3,5 triliun untuk menjalankan program SSB. Mereka yang mengajukan KPR dengan skema SSB ini belum tentu lolos dari satuan kerja Kementerian PU-Pera.

Menurut Eko, setelah pengajuan ditutup, dilakukan proses pengujian. Peng­ajuan tersebut bisa tidak diterima bila dokumennya tidak lengkap, kelompok sasarannya tidak tepat, ataupun rumahnya tidak begitu siap. (Pra/S-5)

Baca Juga

Ist/Kementan

Serahkan 100 Ribu Bibit Pala, Mentan SYL: Kita Kuasai Pasar Dunia

👤mediaindonesia.com 🕔Sabtu 30 Mei 2020, 18:34 WIB
Salah satu teknologi perkebunan yang telah dihasilkan Balai Penelitian Tanaman Industri dan Penyegar (Balitri) adalah pala varietas...
MI/Andri Widiyanto

Kadin Optimistis Normal Baru Bakal Tingkatkan Kegiatan Ekonomi

👤Hilda Julaika 🕔Sabtu 30 Mei 2020, 17:30 WIB
Dalam beberapa pekan pertama new normal, peningkatan ekonomi diprediksi akan pulih secara...
ANTARA

Bali Segera Terapkan New Normal, Penerbangan Lakukan Persiapan

👤Hilda Julaika 🕔Sabtu 30 Mei 2020, 17:15 WIB
Bagi penumpang yang hendak masuk ke Bali melalui Bandara International I Gusti Ngurah Rai Bali hendaknya harus mempersiapkan diri dengan...

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya