Senin 30 Desember 2019, 20:10 WIB

RI Protes Tiongkok Terkait Pelanggaran Zona Hukum Laut di Natuna

Ihfa Firdausya | Ekonomi
RI Protes Tiongkok Terkait Pelanggaran Zona Hukum Laut di Natuna

Antara
Sejumlah nelayan asing pelaku illegal fishing di Perairan Natuna, beberapa waktu lalu. RI memprotes Tiongkok terkait pelanggaran hukum laut

 

KEMENTERIAN Luar Negeri Republik Indonesia mengonfirmasi terjadinya pelanggaran Zona Ekonomi Eklusif (ZEE) Indonesia, termasuk kegiatan IUU fishing, dan pelanggaran kedaulatan oleh Coast Guard Republik Rakyat Tiongkok di perairan Natuna.

Hal itu disampaikan usai hasil rapat antar Kementerian di Kemlu, Senin (30/12). Pihak Kemlu juga telah memanggil Dubes Tiongkok di Jakarta dan menyampaikan protes keras terhadap kejadian tersebut. Nota diplomatik protes juga telah disampaikan.

Untuk diketahui, ZEE Indonesia ditetapkan berdasarkan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut (United Nations Convention on the Law of the Sea) disingkat UNCLOS. Tiongkok sebagai penandatangan UNCLOS, harus menghormatinya.

Kemlu RI menegaskan kembali bahwa Indonesia tidak memiliki overlapping jurisdiction dengan Tiongkok. Indonesia tidak akan pernah mengakui 9 dash-line negeri tirai bambu karena penarikan garis tersebut bertentangan dengan UNCLOS sebagaimana diputuskan melalui Ruling Tribunal UNCLOS tahun 2016.

"Tiongkok adalah salah satu mitra strategis Indonesia di kawasan dan kewajiban kedua belah pihak untuk terus meningkatkan hubungan yang saling menghormati, dan membangun kerja sama yang saling menguntungkan," kata pernyataan Kemlu RI.

Dubes Tiongkok mencatat berbagai hal yang disampaikan dan akan segera melaporkan ke Beijing. Kedua pihak sepakat untuk terus menjaga hubungan bilateral yang baik dengan Indonesia

Kemlu juga akan terus berkoordinasi erat dengan TNI, KKP dan Bakamla guna memastikan tegaknya hukum di ZEEI. (A-1)

Berita Terkini

Read More

Poling

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menggunakan sistem zonasi menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Setujukah Anda dengan kebijakan zonasi tersebut?





Berita Populer

Read More