Senin 30 Desember 2019, 19:14 WIB

Emirsyah Satar Didakwa Terima Suap Rp46,1 Miliar

M. Iqbal Al Machmudi | Politik dan Hukum
Emirsyah Satar Didakwa Terima Suap Rp46,1 Miliar

MI/ BARY FATAHILAH
Mantan Direktur Utama Utama PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk, Emirsyah Satar usai menjalani sidang dakwaan, hari ini.

 

MANTAN Direktur Utama PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk, Emirsyah Satar, didakwa menerima suap atas intervensi pengadaan dan perawatan mesin pesawat di maskapai milik negara tersebut.

Suap sendiri berupa uang dalam pecahan rupiah dan mata uang asing yaitu sebesar Rp46,1 miliar dengan pecahan Rp5,8 miliar, USD884 ribu, EUR1 juta, SGD1,1 juta.

Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Lie Putra Setiawan menerangkan, uang tersebut berasal dari Mantan Direktur Mugi Reksa Abadi (MRA) Soetikno Soedardjo.

"Telah melakukan atau turut serta melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis, menerima hadiah," kata Lie Putra, saat membacakan dakwaan di Pengadilan Tipikor, Jakarta Pusat, Senin (30/12).

Lie menjelaskan bahwa sumber penerimaan Satar diperoleh atas bantuan untuk meloloskan pengadaan pesawat Airbus berupa A330 series, pesawat Airbus A320, pesawat ATR 72 serie 600, pesawat Canadian Regional Jet 1.000 NG, serta pembelian dan perawatan mesin pesawat Rollsroyce Trent 700.

"Satar dibantu dengan selaku Dirketur Teknik Pengelolaan Armada PT Garuda Indonesia Hadinoto Soedigno dan Captain Pilot Wahyudo dalam melakukan intervensi pengadaan tersebut," ujar Lie.

"Patut diduga, bahwa hadiah tersebut diberikan sebagai akibat atau disevabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya," imbuhnya.

Satar pun didakwa melanggar Pasal 12 huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 65 ayat (1) KUHP. (OL-4)

Berita Terkini

Read More

Poling

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menggunakan sistem zonasi menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Setujukah Anda dengan kebijakan zonasi tersebut?





Berita Populer

Read More