Senin 30 Desember 2019, 15:47 WIB

Ikuti Twitter, Spotify Bersiap Tangguhkan Hal ini...

Bagus Pradana | Weekend
Ikuti Twitter, Spotify Bersiap Tangguhkan Hal ini...

AFP
Spotify ikuti jejak Twitter untuk menyetop iklan politik seiring dinamika pilpres AS 2020.

Spotify mengumumkan akan menangguhkan iklan politik yang ada dalam platfrom streaming musiknya mulai awal 2020. Platform itu mengikuti jejak Twitter, yang juga telah terlebih dahulu melakukan restriksi tersebut pada November lalu sebagai upaya untuk mengurangi peredaran informasi yang tidak akurat atau hoaks.

Rencana Spotify yang telah diunduh 500 juta lebih pengguna tersebut dimulai dari penghentian iklan politik tersebut ke layanan podcast eksklusif dan layanan streaming podcast orisinal aplikasi tersebut.

Pihak Spotify mengungkapkan alasan utama kebijakan tersebut diambil adalah karena pihaknya tidak memiliki cukup sumberdaya untuk memvalidasi dan melakukan peninjauan secara menyeluruh untuk menyaring informasi hoaks dari konten-konten jenis ini seiring dengan memanasnya iklim politik menjelang pemilihan presiden AS yang akan digelar tahun depan.

"Mulai awal 2020, Spotify akan menghentikan persebaran iklan politik dalam layanan kami, kebijakan ini penangguhan iklan politik ini akan kami terapkan di dua layanan streaming kami yaitu layanan streaming podcast orisinal dari kami dan layanan Podcast Eksklusif Spotify," terang seorang juru bicara Spotify dalam sebuah pernyataan yang disampaikan kepada Dailymail.co.uk (27/12).

"Saat ini kami belum memiliki sistem atau alat yang efektif untuk memvalidasi dan meninjau persebaran konten-konten ini secara layak. Kami akan mempertimbangkan kembali keputusan ini dan akan terus mengembangkan kemampuan kami," tambah Spotify.

Spotify adalah 'pendatang baru' dalam hal penerapan pembatasan konten berbasis politik. Twitter, sebelumnya, telah memelopori itu dengan format lebih tegas, yaitu berupa larangan.

CEO Twitter, Jack Dorsey mengakui bahwa beriklan di media sosial menawarkan lebih banyak keuntungan dari pada media konvensional lainnya karena tingkat penargetannya lebih akurat dan beban pembiayaannya juga lebih kecil.

"Pesan politik yang didapat saat orang memutuskan untuk mengikuti akun atau me-retweet itu sangat organik, itu yang ingin kami jaga. Memaksakan pesan-pesan seperti itu kepada orang-orang yang telah ditargetkan dengan cara membayarnya adalah hal yang sangat mungkin bisa dilakukan. Tapi, kami tidak mau mengorbankan tatanan yang telah terbangun dengan kompromi terhadap praktik-praktik seperti itu, kami percaya keputusan ini tidak boleh dikompromikan oleh uang," jelas Dorsey

Periklanan via daring memang terbukti sangat efektif untuk mempengaruhi prefensi massa dalam bidang komersial, namun potensi tersebut akan sangat berisiko jika sudah dihubungkan dengan politik, karena ia dapat digunakan untuk memengaruhi suara atau bahkan memengaruhi kehidupan jutaan orang.

"Kami telah membuat keputusan untuk menghentikan semua jenis iklan politik di Twitter secara global. Kami percaya jangkauan pesan politik harus disebarluaskan dan itu diperoleh, bukan dibeli," tegas Jack Dorsey.

Kebijakan pelarangan iklan politik di Twitter ini telah diterapkan sejak 22 November 2019 lalu.

Tekanan untuk merespons isu yang beredar mengenai pro dan kontra kampanye politik via daring juga dialami oleh 'kolega' Twitters, Facebook. Hal ini bahkan membuat Mark Zuckerberg selaku CEO Facebook angkat suara untuk menanggapi isu tersebut.

Dia menulis, "Saya sangat percaya --dan saya percaya bahwa sejarah mendukung - bahwa kebebasan berekspresi penting untuk mendorong kemajuan dan membangun masyarakat yang lebih inklusif di seluruh dunia, bahwa ketegangan sosial sering kali muncul sebagai dorongan untuk menegakkan kembali kebebasan berekspresi, dan bahwa kita akan dilayani dengan baik (oleh Negara) dalam jangka panjang jika kita mempertahankan kebebasan berekspresi ini. Hari ini merupakan momen bersejarah dalam perjuangan untuk menegakan kebebasan berekspresi, dan saya melihat peran penting perusahaan kami (Facebook) untuk mempertahankan kebebasan berekspresi."

Zuckerberg menyatakan bahwa Facebook juga mempertimbangkan untuk melarang iklan politik seiring makin panasnya geliat perpolitikan di Amerika akhir-akhir ini, tetapi tetap waspada terhadap dampak dari langkah itu.

"Sulit menentukan di mana harus menggambar garis batas atas masalah tersebut. Apakah kita akan benar-benar harus memblokir iklan politik bila mereka mengangkat masalah penting seperti perubahan iklim atau pemberdayaan perempuan?" pungkasnya. (M-2)

Baca Juga

dok pribadi

Bidasan Bahasa Abaikan Himbauan

👤ADANG ISKANDAR Redaktur Bahasa Media Indonesia 🕔Minggu 07 Juni 2020, 06:25 WIB
KETIKA pandemi mulai menjamah negeri ini, ajakan untuk menerapkan polahidup sehat demi menghalau penyebaran covid-19 berserak di...
AFP/ROY ROCHLIN

Gordon Ramsay Pelajari Rendang ke Padang

👤 (Gas/H-1) 🕔Minggu 07 Juni 2020, 06:15 WIB
KOKI terkemuka asal Inggris, Gordon Ramsay, 53, tengah melakukan tur memasak di beberapa wilayah di...
INSTAGRAM @RAHMANIAASTRINI

Rahmania Astrini Yakin Bisa, Berkarier Musik sambil Kuliah

👤(Gal/H-1) 🕔Minggu 07 Juni 2020, 06:00 WIB
MENITI karier di dunia musik di tengah kesibukan kuliah menjadi tantangan tersendiri bagi Rahmania Astrini, 18. Perempuan kelahiran...

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya