Minggu 29 Desember 2019, 19:45 WIB

Peringanan Hukuman Koruptor Sinyal Buruk Pemberantasan Korupsi

Putri Rosmalia Octaviyani | Politik dan Hukum
Peringanan Hukuman Koruptor Sinyal Buruk Pemberantasan Korupsi

MI/RAMDANI
Ketua DPR Puan Maharani

 

PENSIUNNYA Hakim Senior Artidjo Alkostar seakan membuat Mahkamah Agung (MA) kehilangan taringnya. Sehingga MA yang dulu dikenal garang kali ini justru membagikan vonis ringan kepada para kasus korupsi.

Sebanyak 7 kasus korupsi pada Peninjauan Kembali (PK) dan 5 Kasasi Korupsi yang divonis ringan oleh MA. Komitmen anti korupsi dari Mahkamah Agung kembali dipertanyakan.

Salah satu terpidana kasus korupsi yang hukumannya diringankan oleh MA adalah Idrus Marham. MA mengabulkan kasasi terhadap mantan Menteri Sosial (Mensos) Idrus Marham dan Akil Mochtar.

Ketua DPR, Puan Maharani, mengatakan bahwa sebagai pengadilan tertinggi, keputusan MA harus dihormati. Meski begitu, ia berharap agar dalam melakukan pertimbangan, para hakim MA dapat bekerja seprofesional mungking.

Berbagai pertimbangan mendalam harus lebib dulu dilakukan. Khususnya pada kasus korupsi agar upaya memberantas korupsi bisa lebih maksimal.

"Pastinya ada pertimbangan secara hukum yang saya juga haru lihat kembali apa pertimbangannya. Kami sebagai DPR hanya mendorong bahwa setiap pemberian pertimbangan terkait dengan terpidana itu harus melalui pertimbangan yang matang dan kajian-kajian," ujar Puan.

Baca juga: 16 Tahun KPK, Firli Bahuri: Masih Banyak Tantangan

Anggota DPR Fraksi PKS, Mardani Ali Sera, mengatakan hal seperti itu seharusnya tidak dilakukan. Keputusan MA tersebut merupakan sinyal buruk bagi upaya pemberantasan korupsi di Indonesia.

Mardani mengatakan, DPR terus mengawal berbagai kasus yang tengah diproses di MA. Lembaga Yudikatif seperti tidak lagi menganggap korupsi sebagai kejahatan yang luar biasa.

“Ini sinyal yang sangat buruk bagi pemberantasan korupsi,” ujar Mardani.

Mardani mengatakan, indeks persepsi korupsi (IPK) Indonesia masih berada di zona merah. Investigasi mendalam harus dilakukan untuk mencari tahu alasan di balik keputusan peringanan hukuman bagi koruptor yang dilakukan MA.

Ia mengatakan, perbaikan harus dilakukan secara menyeluruh. Tidak bisa satu langkah oleh satu lembaga saja, tetapi dari hulu ke hilir. (A-4)

Baca Juga

ANTARA FOTO/Septianda Perdana

Kampanye Umum Harus Izin Gugus Tugas

👤Media Indonesia 🕔Sabtu 04 Juli 2020, 06:35 WIB
Tito meminta pemerintah kabupaten dan kota segera mencairkan anggaran untuk pelaksanaan berbagai tahapan pilkada serentak yang akan digelar...
Dok. Pribadi

RUU PKS Mesti Dilanjutkan

👤Putra Ananda 🕔Sabtu 04 Juli 2020, 06:25 WIB
Banyak pihak menyesalkan RUU PKS tidak masuk prolegnas. Pasalnya, RUU itu untuk melindungi perempuan dan anak dari...
MI/Soleh

Pantang Kendur Memburu Djoko

👤Cahya Mulyana 🕔Sabtu 04 Juli 2020, 06:19 WIB
Bisa jadi ada pihak yang memberikan keleluasaan bagi Djoko Tjandra keluar-masuk Indonesia, termasuk mendaftarkan sendiri PK ke PN...

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya