Sabtu 28 Desember 2019, 09:32 WIB

Capaian Indonesia dalam Konferensi Perubahan Iklim

Indriyani Astuti | Humaniora
 Capaian Indonesia dalam Konferensi Perubahan Iklim

Ilustrasi
Perubahan Iklim

 

SEJUMLAH capaian diraih oleh para negosiator Indonesia dalam United Nations Framework Climate Change Conference (UNFCCC) Konferensi Perubahan Iklim PBB (Conference of Parties/ COP) ke-25 yang diselenggarakan sejak 2 -15 Desember 2019 di Kota Madrid, Spanyol.

Menurut Wakil Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Alue Dohong, sejumlah isu berhasil dimasukan antara lain isu Laut ke dalam melalui pengajuan proposal “Integrating Ocean-Climate Change Issues into the UNFCCC”.

"Isu laut menjadi salah satu yang berhasil diadopsi dalam keputusan bersama dengan Fiji, Panama, Kosta Rica, Seychelle, dan Chile," ujar Wamen LHK Alue Dohong melalui siaran pers KLHK di Jakarta, hari ini.

Terdapat dua orang negosiator Indonesia, yaitu Ratnasari Wargahadibrata dari Direktorat Jenderal  Pengendalian Perubahan Iklim (PPI) KLHK dan Yuli Prasetya Nugroho dari Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan (PSKL) untuk menduduki posisi pada beberapa badan dibawah UNFCCC. Masing-masing di compliance comittee under Kyoto Protocol” dan “Alternate Member of the Local Communities and Indigenous People Platform (LCIPP)”.

Selain itu, Alue mengatakan Indonesia berhasil mendorong isu energi baru dan terbarukan (EBT) menjadi mainstream dalam rangka perwujudan National Determination Contribution (NDC) Indonesia ke depan. Ia mengatakan bahwa Presiden telah meresmikan program bahan bakar campuran biodiesel dengan bahan bakar nabati yakni B30.

"Nanti sampai B50 bahkan B100" imbuh Wamen.

Selain keberhasilan yang dicapai dalam COP 25, Alue mengakui masih ada cacatan negosiasi yang belum dapat dituntaskan. Beberapa isu krusial masih belum dapat mencapai konsensus para negara pihak, diantaranya keputusan mengenai kerjasama internasional yang tertuang pada Pasal 6 Perjanjian Paris serta isu pendanaan baik di adaptasi perubahan iklim maupun pembiyaan jangka panjang.

Wamen menekan Indonesia sangat berkepentingan terhadap pengaturan Pasal 6 Perjanjian Paris mengingat saat ini Indonesia dalam proses membangun skema perdagangan karbon. Hasil perundingan pada isu tersebut, imbuhnya, akan mempengaruhi operasionalisasi perdagangan karbon baik di dalam maupun di luar negeri, baik melalui mekanisme pasar atau kerjasama lainnya.

"Kita tetap komitmen dengan rencana menurunkan emisi GRK sebesar 29% sebagaimana Ratifikasi Paris Agreement yang telah ditandatangani Presiden Joko Widodo, sekaligus mulai mengembangkan pasar karbon domestik," tegas Wamen.(OL-11)

Baca Juga

Dok. Pribadi

Unair Hasilkan Obat Covid-19, BIN : Bisa Turunkan Angka Kematian

👤Yakub Pryatama Wijayaatmaja 🕔Minggu 16 Agustus 2020, 01:10 WIB
Bambang pun berharap dengan adanya obat penawar covid-19, angka kematian akibat korona bisa...
Facebook UI

Ini Alur Registrasi Mahasiswa Baru UI Jalur SBMPTN 2020

👤Zubaedah Hanum 🕔Sabtu 15 Agustus 2020, 23:05 WIB
Universitas Indonesia mensyaratkan empat tahapan kepada calon mahasiswa untuk bisa dinyatakan resmi menjadi warga baru...
Ist

Diponegoro Fun Run Virtual 2020 Ajak Masyarakat Hidup Sehat

👤mediaindonesia.com 🕔Sabtu 15 Agustus 2020, 22:33 WIB
Diponegoro Fun Run 2020 dilakukan secara virtual mengingat masih tingginya kasus positif Covid-19 di Indonesia dan upaya untuk...

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya