Sabtu 28 Desember 2019, 09:22 WIB

Dua Kabupaten di NTT Gagal Tetapkan APBD 2020

Antara | Nusantara
Dua Kabupaten di NTT Gagal Tetapkan APBD 2020

Ilustrasi
APBD

 

DUA kabupaten di Provinsi Nusa Tenggara Timur, yakni Timor Tengah Utara dan Rote Ndao, gagal menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2020 hingga batas waktu 30 November 2019.   

''Dengan pertimbangan tertentu, batas waktu penetapan APBD 2020 kedua kabupaten tersebut sempat diperpanjang beberapa hari. Namun, tidak terealisasikan,'' kata Kepala Badan Keuangan Daerah NTT, Zakarias Moruk di Kupang, Sabtu (28/12).

Menurut dia, APBD 2020 kedua kabupaten tidak ditetapkan karena beluam ada kesepakatan antara kepala daerah dan DPRD setempat.    

''Informasi yang kami dapat bahwa belum ada kata sepakat antara kepala daerah dan DPRD, masing-masing mempertahankan argumennya,'' katanya.

Ia menyayangkan kondisi tersebut karena akan berdampak merugikan masyarakat setempat, meskipun APBD 2020 bisa dilaksanakan melalui Peraturan Bupati (Perbub).

Dengan demikian, lanjut dia, pagu dana APBD yang digunakan dalam perbup nantinya tidak bisa di atas APBD 2019 sekarang ini.

''Padahal, anggaran bisa saja bertambah karena meningkatnya pendapatan daerah maupun dari pusat. Akan tetapi, tidak bisa digunakan sehingga merugikan masyarakat setempat,'' katanya.

Zakarias menjelaskan, pihaknya telah menerima Rancangan Perbub tentang Pelaksanaan APBD 2020 dari kedua pemerintah daerah yang terakhir diserahkan pada hari Jumat (27/12). Selanjutnya, akan dikaji sebelum disahkan Gubernur NTT.

Pelaksanaan APBD di kedua daerah itu, menurut dia, akan diawasi langsung oleh Gubernur NTT Viktor Bungtilu Laiskodat sebagai wakil pemerintah pusat di daerah.

Ia menambahkan bahwa pemerintah provinsi akan membentuk tim untuk melakukan evaluasi terkait kendala penetapan APBD 2010 di kedua daerah tersebut.

Sesuai dengan aturan yang berlaku, lanjut dia, kepala daerah maupun DPRD dapat dikenai sanksi tidak menerima gaji selama 6 bulan. Dari hasil evaluasi nanti, kami pelajari letak persoalannya ada di mana.

''Apakah di kepala daerah atau DPRD? Salah satu di antaranya bisa dikenai sanksi, bisa juga keduanya,'' katanya. (OL-11)

 

Baca Juga

MI/Furqon UL

Pasien Positif Covid-19 di Palu Kabur dari Rumah Sakit

👤M Taufan SP Bustan 🕔Kamis 02 Juli 2020, 19:50 WIB
PASIEN kabur dari ruang isolasi Rumah Sakit Umum (RSU) Anutapura Palu, Sulawesi Tengah, melarikan diri. Ia kembali kabur setelah mengetahui...
Antara

Banyuasin Komitmen Jaga Ketahanan Pangan

👤Dwi Apriani 🕔Kamis 02 Juli 2020, 19:23 WIB
Pemerintah Kabupaten Banyuasin terus berupaya menjaga ketahanan pangan dengan menjadi sentra produksi beras nomor satu di Provinsi Sumatra...
MI/Adi Kristiadi

Polres Tasikmalaya Janji Usut Denny Siregar atas Postingannya

👤Adi Kristiadi 🕔Kamis 02 Juli 2020, 19:15 WIB
DENNY Siregar dianggap melanggar UU ITE karena telah menyebarkan salah satu konten yang bersifat memecah belah melalui akun media...

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya