Sabtu 28 Desember 2019, 01:15 WIB

Gunakan Sertifikat untuk Sektor Produktif

MI | Ekonomi
Gunakan Sertifikat untuk Sektor Produktif

ANTARA
Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR) Sofyan Djalil

 

MENTERI Agraria dan Tata Ruang (ATR) Sofyan Djalil mengingatkan kepada masyarakat yang telah mendapatkan sertifikat agar dapat mempergunakan sertifikat tersebut sebaik mungkin. Dia mengingatkan masyarakat untuk tidak menggunakan sertifikat tanah sebagai agunan pinjaman untuk kredit konsumtif.

“Jadi jangan untuk beli telepon seluler, sepeda motor, atau mobil baru, atau bangun rumah dulu. Saya khawatir nanti pinjamannya tidak akan kembali, akhirnya sertifikat dilelang bank. Sertifikat ini diberikan untuk memberikan kemakmuran bagi masyarakat dan bukan kemudian membuat masyarakat kehilangan tanahnya atau terjerat dalam hutang,” tegas Sofyan dalam penyerahan 3000 sertifikat di Kampar, Riau, Kamis (26/12).

Menurut Sofyan, seharusnya yang dikembangkan masyarakat adalah kesadaran menabung yang kemudian dipergunakan untuk pembiayaan sektor produktif. Misalnya untuk sawit tabungan tersebut dapat digunakan untuk peremajaan sawit dan penggunaan teknologi terkini sehingga dapat meningkatkan kapasitas produksi.

“Jadi jangan begitu dapat sertifikat kemudian harganya mahal kemudian dijual. Itu bukan tujuan pemerintah. Pemerintah ingin memberikan sertifikat agar masyarakat memiliki kepastian hukum,” jelas Sofyan.

Sofyan menerangkan sejak 2017 pihaknya sudah mengeluarkan 5,3 juta sertifikat termasuk pendaftaran, dan di 2018 mengeluarkan 9,4 juta sertifikat. Pada tahun ini diharapkan pihaknya dapat mengeluarkan sertifikat tanah sebanyak 11 juta bidang.

Jika mengacu kepada target 2025 untuk tahun depan dan selanjutnya Kementerian ATR harus menerbitkan setidaknya 12 juta sertifikat setiap tahunnya. “Untuk Riau masih ada 60% tanah yang belum terdaftar. Kalau kita ingin mencapai target nasional maka setiap tahun harus mendaftarkan dari sini sebanyak 400 ribu bidang,” tuturnya. (Dro/E-3)

Berita Terkini

Read More

Poling

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menggunakan sistem zonasi menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Setujukah Anda dengan kebijakan zonasi tersebut?





Berita Populer

Read More