Jumat 27 Desember 2019, 19:05 WIB

Wakil KSP Harus Punya Fungsi yang Jelas

Putri Rosmalia Octaviyani | Politik dan Hukum
Wakil KSP Harus Punya Fungsi yang Jelas

MI/Mohamad Irfan
Anggota Komisi II DPR, Kamrussamad.

 

PRESIDEN berencana mengangkat wakil kepala Kantor Staf Presiden (KSP). Pengangkatan tersebut dinilai akan membuat lingkar istana menjadi semakin gemuk.

Anggota Komisi II DPR, Sodik Mudjahid, mengatakan harus ada penjelasan pada publik mengenai alasan rencana pengangkatan wakil KSP dan tugas utamanya kelak bila telah dilantik.Karena bila tidak, publik akan menilai alasan utama hanyalah karena kepentingan politik.

"Dengan penjelasan tersebut publik tahu alasan profesional sehingga tidak hanya kuat alasan politis," ujar Sodik, ketika dihubungi, Jumat, (27/12).

Ia mengatakan pemerintah, khususnya presiden harus menjelaskan fungsi dan tupoksi dari wakil KSP tersebut. Wakil KSP harus memiliki fungsi dan tupoksi yang jelas. Sehingga tidak menimbulkan kesan bahwa pengangkatan hanya imbas dari beban politik dan bagi-bagi kekuasaan.

Selain itu, anggota Komisi II DPR, Kamrussamad, mengatakan bahwa rencana pengangkatan wakil KSP belum pernah disampaikan oleh pemerintah pada DPR. Pengangkatan wakil KSP dinilai akan membuat program Jokowi untuk menyederhanakan birokrasi menjadi tidak efektif.

"Penambahan wakil Kepala KSP bertentangan dengan program presiden Jokowi dalam Penyederhanaan birokrasi, publik bisa menilai bahwa ada inkosistensi Pemerintah dalam penerapan kebijakan. Justru saat eselon 3, 4 dihapuskan, malah di lingkungan istana bertambah. Apalagi telah ada penambahan stafsus presiden," ujar Kamrussamad.

Ia mengatakan dalam waktu dekat komisi II berencana memanggil pihak pemerintah untuk dimintai penjelasan soal wakil KSP. Ia berharap agar lingkungan sekitar presiden bisa mendukung program penyederhanaan birokrasi, bukan sebaliknya.

"Kita imbau kepada para pembantu Presiden agar tidak memberikan masukan kebijakan yang membebani keuangan negara. Apalagi target pendapatan negara melalui Pajak tidak terpenuhi," ujar Kamrussamad. (OL-11)

Berita Terkini

Read More

Poling

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menggunakan sistem zonasi menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Setujukah Anda dengan kebijakan zonasi tersebut?





Berita Populer

Read More