Jumat 27 Desember 2019, 14:20 WIB

Ketua DPRD Tegaskan Esensi Uang Reses Bukan untuk Dikembalikan

Insi Nantika Jelita | Megapolitan
Ketua DPRD Tegaskan Esensi Uang Reses Bukan untuk Dikembalikan

MI/Insi Nantika Jelita
Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi.

 

KETUA Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi menegaskan uang reses yang digunakan anggota Dewan tidak perlu dikembalikan. Ia menekankan dana reses memang dipergunakan untuk bertemu dengan masyarakat.

"Bukan masalah mengembalikan uang. Tujuannya ketemu masyarakat. Uang (reses) itu untuk mengumpulkan orang, pasang tenda, mengajak makan. Lalu bagaimana berkomunikasi, berdiskusi. Bukan apa-apa, tapi itu undang-undang yang harus dilaksanakan," ujar Prasetyo di Gedung Balai Kota Jakarta, Jumat (27/12).

Setiap partai bebas memilih berkunjung ke titik atau lokasi mana saja, minimal ada 16 titik. Dana reses tersebut, kata Prasetyo menjadi pertanggung jawaban anggot dewan ke masyarakat.

"Ya sanksinya ini bukan uang, untuk apa loh. Ini uang untuk masyarakat. Uang reses itu bukan uang untuk dikembalikan. Uang untuk masyarakat yang ada. Bukan pengembaliannya, ini kan teman-teman PSI harus sedikit mengerti," tutur Edi.

Sebelumnya, PSI dalam keterangan resminya menyebutkan, dari total fasilitas dana reses sebesar Rp2,44 miliar, Fraksi PSI Jakarta hanya menggunakan Rp1,68 miliar saja dan mengembalikan Rp752 juta sisanya kembali ke APBD.

Sekretariat DPRD menganggarkan Rp305 juta bagi tiap anggota DPRD. Mekanisme turunnya dana anggaran reses ini adalah DPRD memberikan dana sekitar 80% atau Rp 224 juta di awal, kemudian sisa dana diberikan setelah anggota dewan menyerahkan laporan kegiatan resesnya

“Selama reses di November, Fraksi PSI telah menemui lebih dari 11.600 warga Jakarta. Kami catat semua yang menjadi keluhan warga untuk kami perjuangkan di ruang rapat tiap Komisi di DPRD DKI,” kata Idris Ahmad, Ketua Fraksi PSI DKI. (Ins/OL-09)

Berita Terkini

Read More

Poling

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menggunakan sistem zonasi menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Setujukah Anda dengan kebijakan zonasi tersebut?





Berita Populer

Read More