Jumat 27 Desember 2019, 10:00 WIB

Komisi I : Aksi Massa untuk Muslim Uighur Harus Damai

Putri Rosmalia Octaviyani | Politik dan Hukum
Komisi I : Aksi Massa untuk Muslim Uighur Harus Damai

ANTARA FOTO/Asep Fathulrahman
Ilustrasi: Aksi Solidaritas untuk Muslim Uighur di Alun-alun Serang, Banten

 

WAKIL Ketua Komisi I DPR RI, Abdul Kharis Almasyhari, mendukung aksi yang akan dilakukan sejumlah ormas Islam untuk kaum Muslim Uighur di Tiongkok. Aksi direncanakan digelar pada hari ini, Jumat (27/12), pada beberapa titik salah satunya di depan Kementerian Luar Negeri dan Kedutaan Besar Tiongkok.

"Aksi nanti saya harap berjalan tertib, damai. Memang menjadi kegelisahan kita bersama bagaimana respon umat Islam Indonesia," ujar Kharis dalam keterangannya, Kamis (26/12) malam.

Kharis juga berharap pihak Kedubes Tiongkok bisa memfasilitasi dan menjelaskan kepada massa terkait masalah Muslim Uighur dengan baik. Dubes Tiongkok juga harus melihat aksi nanti adalah solidaritas umat Islam terhadap sesama Muslim.

"Saudara mereka di belahan bumi lainnya wabil khusus Xinjiang, Tiongkok, sehingga pesan aksi ini bisa sampai ke Beijing dengan baik," tuturnya.

Baca juga: Soal Isu Kabinet Retak karena Isu Uighur, Mahfud MD: Omong Kosong

Sementara itu, Kharis sepakat dengan langkah pemerintah Indonesia untuk tidak ikut campur urusan dalam negeri Tiongkok terkait muslim Uighur. Namun, ia meminta pemerintah untuk menyatakan sikap agar Tiongkok memberikan kebebasan beragama terhadap warga negaranya.

"Menurut saya harus ada pernyataan sikap. Ya sikap itu bisa saja mengimbau jangan dilakukan pembatasan beribadah, berikan kebebasan untuk menjalankan agama bagi muslim yang ada di Uighur. Ada keberpihakan terhadap penindasan pada muslim Uighur," ungkapnya.

Kharis mengatakan, pihaknya sepakat Indonesia tidak usah campur tangan dengan urusan dalam negeri Tiongkok. Namun sebagai negara muslim, Indonesia diharapkan mengambil sikap.

"Saya sepakat untuk tidak ikut campur urusan dalam negeri, jadi sesuai dengan politik luar negeri kita. Tapi jika terjadi penindasan, pelanggaran HAM dan ini definitif sekali yang ditindas, seperti yang di berita itu adalah orang Islam. Sementara Indonesia negara yang mayoritas muslim atau muslim terbesar itu saya kira tidak bisa tinggal diam," pungkasnya.(OL-5)

Baca Juga

ANTARA/Hafidz Mubarak A

KPK Periksa Chairuman Harahap Terkait Kasus KTP-E

👤Fachri Audhia Hafiez 🕔Selasa 27 Oktober 2020, 11:42 WIB
Keterangan Chairuman bakal mempertajam berkas penyidikan rasuah yang merugikan negara Rp2,3 triliun...
ANTARA/Mohammad Ayudha

Bawaslu Sayangkan Rendahnya Tingkat Kampanye Daring

👤Anggitondi Martaon 🕔Selasa 27 Oktober 2020, 11:08 WIB
Mayoritas paslon Pilkada 2020 lebih memilih kampanye tatap muka. Metode ini dianggap rawan menyalahi aturan, salah satunya ketentuan...
ANTARA/Muhammad Adimaja

Dalam Setahun, Kejagung Jatuhkan Sanksi pada 109 Jaksa

👤Tri Subarkah 🕔Selasa 27 Oktober 2020, 07:58 WIB
Pemeriksaan oleh Direktorat Jamwas dilakukan guna menilai tingkat kebenaran dari aduan...

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya