Jumat 27 Desember 2019, 08:40 WIB

Kasus Jiwasraya, Pemerintah Bentuk Holding Asuransi

Faustinus Nua | Ekonomi
Kasus Jiwasraya, Pemerintah Bentuk Holding Asuransi

MI/MOHAMAD IRFAN
Staf ahli Kementerian BUMN, Arya Sinulingga.

 

KEMENTERIAN Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menyiapkan berbagai opsi untuk membantu PT Asuransi Jiwasraya (persero) menyelesaikan permasalahan gagal bayar polis. Salah satu skema yang disiapkan ialah percepatan pembentukan holding asuransi. "Kan akan bikin holding asuransi yang diharapkan dapat Rp2 triliun per tahun selama 4 tahun," kata staf ahli Kementerian BUMN Arya Sinulingga di Jakarta, kemarin.

Dengan skema holding, perseroan diharapkan bisa dibantu setidaknya untuk menambah dana pelunasan utang pokok perusahaan. Dengan cukup banyaknya BUMN asuransi dan Jiwasraya masuk di holding, tentu keuangan perseroan bisa diperkuat. "Kita bisa bayar dulu utang pokoknya, belum sama bunganya. Yang penting penyelamatan dulu," Totalnya (utang pokok) mencapai Rp15,7 triliun," ungkapnya.

Untuk mempercepat proses pembentukan holding, Arya mengungkapkan bahwa jangka waktunya hingga Agustus 2020. Terkait induk holding, hingga saat ini disebut masih dalam proses mengkaji BUMN asuransi yang bisa menjadi induknya.

"Bertahap, holding diharapkan kuarter 1-2, delapan bulanlah. Selambat-lambatnya Agustus 2020 untuk pembentukan holding ini," kata dia.

Di samping itu, ada pula skema lainnya yang juga untuk menambah dana segar bagi perseroan. Perseroan akan menjual anak perusahaannya, Jiwasraya Putra yang diperkirakan akan mendapat dana Rp3 triliun. Begitu pula dengan penjualan aset finansial perusahaannya.

Jiwasraya diduga melanggar prinsip kehati-hatian karena berinvestasi di aset finansial risiko tinggi untuk mengejar keuntungan tinggi. Keuntungan itu dijanjikan kepada nasabah JS Saving Plan yang merupakan produk bancassurance.

ANTARA FOTO/Galih Pradipta

Warga melintas di depan kantor Asuransi Jiwasraya di Jalan Juanda, Jakarta.

 

Pada bagian lain, jubir Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Sekar Putih Djarot menyatakan OJK melaksanakan fungsi pengawasan terhadap Jiwasraya sejak peralihan fungsi pengawasan dari BAPEPAM-LK pada Januari 2013. Saat dialihkan kondisi Jiwasraya per 31 Desember 2012 surplus Rp1,6 triliun.

OJK pun, menurut keterangan tertulis itu, telah mengingatkan Jiwasraya untuk mengevaluasi produk saving plan dan menyesuaikan guaranted return sesuai kemampuan pengelolaan perusahaan. (Van/RO/X-6)

Baca Juga

Antara/Yusuf Nugroho

336 Perusahaan Diduga Langgar Aturan Pembayaran THR

👤Suryani Wandari Putri Pertiwi 🕔Kamis 28 Mei 2020, 15:32 WIB
Kementerian Ketenagakerjaan menerima laporan dari 453 buruh melalui Posko Pengaduan THR 2020. Terdapat empat kategori pengaduan, seperti...
Antara

OJK Keluarkan Stimulus Lanjutan untuk Perbankan

👤M. Ilham Ramadhan Avisena 🕔Kamis 28 Mei 2020, 15:26 WIB
Kenormalan baru dapat segera dilakukan agar otoritas dapat mengukur dan memitigasi risiko likuiditas dan kecukupan permodalan industri jasa...
Dok.BNI

New Normal, BNI Berikan Terobosan Tarik Tunai Tanpa Kartu ATM

👤Raja Suhud 🕔Kamis 28 Mei 2020, 15:00 WIB
Transaksi Mobile Tunai adalah  bisa digunakan untuk diri sendiri maupun untuk mengirimkan dana tunai ke orang...

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya