Jumat 27 Desember 2019, 07:40 WIB

Layanan Aduan Kekerasan di Sekolah

(Bay/H-1) | Humaniora
Layanan Aduan Kekerasan di Sekolah

MI/FRANSISCO CAROLIO HUTAMA GAN
Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Retno Listyarti

 

KOMISI Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mengusulkan agar sekolah diwajibkan membuat layanan aduan. Hal itu disampaikan Komisioner KPAI Pusat saat beraudiensi dengan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Nadiem Anwar Makarim, di kantornya, Senayan, Jakarta, kemarin.

"Sekolah sebagai lembaga publik harus memiliki sistem pengaduan yang melindungi anak saksi dan anak korban kekerasan untuk bicara dan mengadu, juga perlu kepekaan dari orang dewasa di sekolah terhadap anak-anak korban kekerasan," kata Komisioner KPAI Bidang Pendidikan, Retno Listyarti.

Dalam audiensinya, KPAI menyerahkan catatan kekerasan di sekolah sepanjang 2019 dengan pelaku guru, kepala sekolah, motivator, orangtua siswa, dan siswa yang merupakan hasil pengawasan KPAI bidang pendidikan. KPAI mengapresiasi respons cepat Nadiem yang berkomitmen memutus mata rantai kekerasan di sekolah. "Namun, sejak era otonomi daerah, Kemendikbud tidak memiliki kewenangan menegakkan sanksi terhadap guru pelaku kekerasan. Sementara itu, banyak daerah mengabaikan penegakan hukum terhadap pendidik yang menjadi pelaku kekerasan di sekolah," pungkas Retno. (Bay/H-1)

Berita Terkini

Read More

Poling

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menggunakan sistem zonasi menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Setujukah Anda dengan kebijakan zonasi tersebut?





Berita Populer

Read More