Kamis 26 Desember 2019, 20:10 WIB

Pemerintah Turun Tangan Atasi Konflik Tanah PTPN vs Senema Nenek

Dero Iqbal Mahendra | Ekonomi
Pemerintah Turun Tangan Atasi Konflik Tanah PTPN vs Senema Nenek

MI/Dero Iqbal Mahendra
Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sofyan Djalil (baju putih).

 

TUNTAS sudah sengketa tanah puluhan tahun antara BUMN PT Perkebunan Nusantara (PTPN) V dan masyarakat Senama Nenek, Kabupaten Kampar, Riau. Pemerintah melalui Kementerian ATR membagikan 1.385 bidang sertifikat dengan total seluas 2.800 hektare kepada masyarakat melalui program Tanah Objek Reforma Agraria (TORA).

"Jadi tanah Senama Nenek ini merupakan kebijakan presiden, mengembalikan tanah masyarakat Senama Nenek yang bersengketa dengan PTPN selama hampir 20 tahun plus kebunnya yang diberikan gratis," tutur Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sofyan Djalil dalam penyerahan serifikat di Kampar, Riau, Kamis (26/12).

Baca juga: Tanah Milik Puskopar Jawa Timur Diserobot

Sofyan menerangkan keputusan mengembalikan lahan kepada masyarakat Senama Nenek merupakan bagian dari kebijakan pemerintah. Salah satu tujuannya adalah agar masyarakat yang menerima tanah tersebut dapat menggunakan lahan tersebut sebagai aset kegiatan produktif untuk menyejahterakan masyarakat.

Guna menjamin agar aset tersebut tetap menjadi suatu lahan produktif, Kementerian ATR mengunci lahan tersebut agar tidak dapat dijual selama jangka waktu tertentu. Tanah tersebut, lanjut Sofyan, akan digunakan untuk sektor kegiatan produktif seperti penanaman sawit.

"Untuk sertifikasi tanah di Senama Nenek, khususnya untuk koperasinya sertifikatnya tidak boleh dialihkan, sementara kita kunci selama 10 tahun. Agar yang diberikan oleh pemerintah dapat memberikan manfaat kepada masyarakat," terang Sofyan.

Sofyan menegaskan pihak PTPN V telah memberikan komitmennya untuk bekerja sama dengan pihak koperasi dan masyarakat dalam pengelolaan perkebunan dari lahan yang diberikan.

Direktur PTPN V Jatmiko Krisna Santosa mengungkapkan perusahaannya sebagai BUMN milik negara berkomitmen penuh menjalankan amanat dari pemerintah. Penyerahannya sendiri telah dilakukan oleh PTPN V kepada negara pada Juni lalu.

"Sejak zaman Jokowi ditegaskan BUMN adalah bagian dari negara, kami tanggung jawabkan kepada negara. Maka jika kami sigap mengembalikan, karena ini memang tugas kami." (Dro/A-5)

Berita Terkini

Read More

Poling

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menggunakan sistem zonasi menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Setujukah Anda dengan kebijakan zonasi tersebut?





Berita Populer

Read More