Kamis 26 Desember 2019, 17:56 WIB

Sukiman Didakwa Terima Suap APBN Kabupaten Pegunungan Arfak

M. Iqbal Al Machmudi | Politik dan Hukum
Sukiman Didakwa Terima Suap APBN Kabupaten Pegunungan Arfak

Antara
Mantan anggota DPR RI Komisi XI Fraksi PAN Sukiman

 

MANTAN anggota DPR RI Komisi XI Fraksi PAN Sukiman didakwa menerima suap terkait APBN Perubahan tahun anggaran (TA) 2017 dan APBN TA 2018 untuk meloloskan APBN Kabupaten Pegunungan Arfak.

"Telah melakukan atau turut serta melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, menerima hadiah atau janji," kata Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nur Haris Arhadi di Pengadilan Tipikor, Jakarta Pusat, Kamis, (26/12).

Uang suap tersebut berasal dari Mantan Bupati Pegunungan Arfak Yosias Saroy, Mantan Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kabupaten Pegunungan Arfak, Papua Barat, Natan Pasomba, Dinas PU Pegunungan Arfak bernama Nicolas Tampang Allo dan Sovian Lati Lipu.

Suap diterima Sukiman sebesar Rp2.9 miliar. Angka tersebut ia terima berupa uang rupiah dan dollar. Masing-masing yaitu Rp2.65 miliar dan USD22 ribu atau sekitar Rp307 juta.

Suap tersebut diberikan dengan maksud agar Sukiman mengupayakan Kabupaten Pegunungan Arfak menerima alokasi anggaran.

Selain Sukiman suap tersebut juga diterima oleh Kepala Seksi Perencanaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Rifa Surya dan Tenaga ahli anggota DPR dari Fraksi PAN Suherlan.

Atas perbuatannya Sukiman didakwa melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 11 Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP juncto Pasal 65 ayat (1) KUHP. (Iam)

Berita Terkini

Read More

Poling

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menggunakan sistem zonasi menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Setujukah Anda dengan kebijakan zonasi tersebut?





Berita Populer

Read More