Kamis 26 Desember 2019, 17:18 WIB

Istana Serahkan Masalah Wabup Nduga ke Kemendagri

Dhika kusuma winata | Politik dan Hukum
Istana Serahkan Masalah Wabup Nduga ke Kemendagri

Antara
Juru bicara presiden Fadjroel Rachman

 

PIHAK Istana enggan berkomentar lebih jauh soal kabar mundurnya Wakil Bupati Kabupaten Nduga, Provinsi Papua, Wentius Nemiangge. Juru bicara presiden Fadjroel Rachman mengatakan permasalahan tersebut menjadi domain Kementerian Dalam Negeri.

"Terkait dengan pembinaan kepala daerah itu langsung dengan gubernur yang bersangkutan, kemudian diinformasikan kepada ke Mendagri. Jadi bisa ditanyakan langsung ke Mendagri Pak Tito Karnavian atau Kapuspen Kemendagri," kata Fadjroel di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (26/12).

Terpisah, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD menilai langkah wakil bupati tersebut sebagai manuver politik. Menurutnya, pemerintah tidak terlalu menanggapi serius persoalan tersebut.

"Saya melihat itu manuver politik yang biasa saja sebenarnya. Jadi tidak usah menanggapinya serius, biasa saja karena itu bagian dari manuver politik. Belum jelas juga sebenarnya pengunduran itu," jelas Mahfud dalam bincang-bincang dengan wartawan bertajuk Refleksi Akhir Tahun di bilangan Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (26/12).

Kabar pengunduran diri Wabup Nduga Wentius itu tersiar sejak Selasa (24/12) melalui media sosial Twitter @jayapuraupdate. Disinyalir, pengunduran itu lantaran Wentius kecewa dengan rentetan penembakan terhadap warga sipil yang terjadi di Kabupaten Nduga.

Dalam unggahan akun Twitter tersebut, disebutkan, 'Wakil Bupati Nduga Wentius Nimiangge, menyatakan mundur dari jabatannya di hadapan masyarakat".

Unggahan itu juga disertai tiga foto. Salah satu foto menunjukkan Wentius tengah bercelana pendek dan berbicara kepada kerumunan orang menggunakan pengeras suar. (OL-11)

Baca Juga

Ist/DPR

Pemerintah Diminta Tegas tentang Protokol Kesehatan di Sekolah

👤mediaindonesia.com 🕔Minggu 31 Mei 2020, 10:04 WIB
Pemerintah harus detail dan tegas tentang protokol kesehatan di sekolah, terutama Sekolah Dasar (SD) yang jumlah muridnya bisa mencapai 40...
Ist/DPR

Timwas DPR Minta BPK Awasi Penggunaan Dana Penanganan Covid-19

👤mediaindonesia.com 🕔Minggu 31 Mei 2020, 09:54 WIB
Tim Pengawas (Timwas) Penanganan Bencana Pandemi Covid-19 DPR RI meminta Badan Pemeeiksa Keuangan (BPK) melakukan pengawasan secara detail...
MI/Pius Erlangga

Bawaslu Dorong PKPU Adopsi Protokol Kesehatan

👤Cahya Mulyana 🕔Minggu 31 Mei 2020, 09:49 WIB
Berbagai permasalahan, menurutnya, seperti keterbatasan infrastruktur teknologi informasi di daerah menjadi hambatan yang perlu dicarikan...

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya