Kamis 26 Desember 2019, 15:19 WIB

Kasus Tenaga Honorer Disuruh Masuk Got, Lurah Jelambar Dicopot

Antara | Megapolitan
Kasus Tenaga Honorer Disuruh Masuk Got, Lurah Jelambar Dicopot

Instagram @kabarjakarta1
Tenaga honorer yang disuruh masuk ke dalam got.

 

LURAH Jelambar Agung Triatmojo dipastikan dicopot setelah selesai menjalani proses Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pada 17 Desember 2019 soal kasus tenaga honorer masuk got saat tes fisik perpanjangan kerja di Kelurahan Jelambar.

"Udah dicopot, habis BAP langsung," kata Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) DKI Jakarta Chaidir saat dihubungi di Jakarta, Kamis (26/12).

Saat ini, kata Chaidir, posisi lurah tersebut diisi oleh pelaksana harian (plh) yang kemungkinan diisi oleh Camat atau Sekretaris Kecamatan Grogol Petamburan.

"Plh-nya camat kayaknya, sama sekcamnya begitu, coba koordinasi dengan wali kota Jakarta Barat," ujar Chaidir.

Lebih lanjut, Chaidir menjelaskan selain lurah, jajaran kelurahan juga ada yang dilakukan proses BAP dengan kemungkinan pencopotan. "Yang paling parah lurah, masak nggak tahu menahu urusan anak buahnya, ini lurahnya dulu. Kalau diprotolin semua, enggak jalan dong organisasi," ucap Chaidir menambahkan.

Sebelumnya, beredar foto yang menunjukkan tes perpanjangan pekerja honorer K2 DKI Jakarta dengan cara masuk got.

Wali Kota Jakarta Barat Rustam Effendi menjelaskan perpanjangan kontrak untuk pegawai honorer itu melalui tiga rangkaian tes. Yakni tes tertulis, tes kesehatan dan tes kebugaran.

Namun, Rustam mengaku seharusnya tes kebugaran tidak dilakukan sampai masuk got. Melainkan dengan tes kemampuan berlari misalnya. "Tesnya keterlaluan tidak boleh sampai nyemplung ke got. Walaupun tugasnya juga ke got, tapi ya tidak boleh lah masa dicemplungin ke got," ujar Rustam. (X-15)

Baca juga: PJLP Mencebur ke Got, Lurah Jelambar Diperiksa

Baca juga: Politikus Gerindra Sebut PJLP Ditatar Nyebur Got itu Wajar

Baca juga: Hasil Pemeriksaan, 45 Calon PJLP Direndam di Got

Berita Terkini

Read More

Poling

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menggunakan sistem zonasi menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Setujukah Anda dengan kebijakan zonasi tersebut?





Berita Populer

Read More