Kamis 26 Desember 2019, 14:15 WIB

Kecelakaan Bus Sriwijaya Bukti Dishub Tidak Ada Kontrol Optimal

Cikwan Suwandi | Nusantara
Kecelakaan Bus Sriwijaya Bukti Dishub Tidak Ada Kontrol Optimal

MI/Cikwan Suwandi
Anggota Komisi V DPR RI Ahmad Syaikhu

 


ANGGOTA Komisi V DPR RI Ahmad Syaikhu mendesak pemerintah untuk segera melakukan peningkatan pengawasan kelaikan moda transportasi umum. Penegasan itu disampaikan pasca kejadian kecelakaan bus Sriwijaya yang menewaskan 31 orang.

"Peristiwa ini sungguh memprihatinkan. Bagaimana bisa bus yang tidak layak jalan diizinkan beroperasi," ujar Syaikhu kepada Media Indonesia di Karawang, Kamis (26/12/2019).

Syaikhu mengatakan kecelakaan tersebut bukti tidak adanya kontrol optimal dan reguler dari pemerintah. Karena itu, Syaikhu mendesak agar pemerintah meningkatkan pengawasan.

Menurut Syaikhu, kejadian ini kerap terjadi. Masih segar dalam ingatan kecelakaan beruntun di jalan tol Purbaleunyi yang melibatkan beberapa kendaraan, juga diakibatkan kendaraan yang tidak layak jalan. Padahal sesuai amanat UU No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan seharusnya penyelenggara sarana dan prasarana serta sumber daya manusia bidang lalu lintas dan angkutan jalan wajib memenuhi standar keselamatan.

Ia menuding selama ini banyak uji kir kendaraan yang dilakukan secara formalitas oleh pemerintah daerah. Selain itu lanjut Syaikhu, diduga banyaknya permainan antara pemilik PO Bus, pengemudi, dengan oknum petugas Dinas Perhubungan. Hal ini membuat angkutan jalan menjadi jauh dari standar keselamatan yang diharapkan.

baca juga: Pemda Ajukan Kembali Pembangunan Jembatan Lematang

Selain itu pengurusan KPS (Kartu Pengawasan) yang lama dan berbelit-belit akibat belum sinkronnya sistem layanan online antara Direktorat Angkutan dan Multimoda (AMM) Direkrorat Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub, dengan kondisi di lapangan juga berkontribusi terhadap lemahnya pengawasan.

"Dan ini adalah momentum kita untuk intropeksi. Reformasi di bidang lalu lintas dan angkutan jalan," tegasnya. (OL-3)

 

Berita Terkini

Read More

Poling

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menggunakan sistem zonasi menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Setujukah Anda dengan kebijakan zonasi tersebut?





Berita Populer

Read More