Kamis 26 Desember 2019, 08:40 WIB

Segera Bentuk Pusat Legislasi Nasional

Cahya Mulyana | Politik dan Hukum
Segera Bentuk Pusat Legislasi Nasional

MI/ROMMY PUJIANTO
Peneliti Formappi, Lucius Karus.

 

BADAN Pusat Legislasi Nasional (BPLN) mendesak untuk segera dibentuk. Lembaga ini diperlukan untuk mewujudkan misi pemerintah menyederhanakan regulasi melalui instrumen omnibus law.

“Tantangan utama pemerintah dalam melakukan penyederhanaan legislasi adalah bagaimana memastikan UU (Undang-Undang) Omnibus Law yang akan dihasilkan benar-benar tidak tumpang-tindih dengan UU lain yang sudah ada,” kata peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen (Formappi) Lucius Karus.

Menurut dia, pemerintah memerlukan badan khusus yang bekerja menjawab tantangan penyederhanaan regulasi itu. Badan ini bakal menyisir semua aturan yang ada hingga memetakan mana saja regulasi yang tumpang-tindih.

Setelah itu, pemerintah baru bisa mengkaji kemungkinan pembuatan UU Omnibus Law dengan menghapus UU lama yang tumpang-tindih. Badan khusus ini juga akan menyediakan naskah akademis dan draf rancangan UU sebelum pembahasan di DPR.

Menurut dia, tugas-tugas awal ini tentu tidak bisa dibebankan kepada semua kementerian. Pasalnya, omnibus law bisa jadi bakal melibatkan lintas kementerian. BPLN sangat mungkin terbentuk. Pembentukan badan tersebut dilontarkan Jokowi dalam debat calon presiden (capres)-calon wakil presiden (17/1).

Badan itu memiliki tugas menyinkronkan berbagai aturan perundangan yang tumpang-tindih.

Pembentukan badan ini mendapatkan respons positif. Kehadiran BPLN dianggap bisa menghindari terbentuknya regulasi diskriminatif di tingkat daerah.

“Rencana pembentukan BPLN yang disampaikan Presiden Jokowi peluang terbaik melakukan respons produk hukum daerah diskriminatif yang existing yang berujung pada rekomendasi political review pada setiap daerah yang menerbitkannya,” kata Direktur Eksekutif Setara Institute Ismail Hasani.

Komisioner Ombudsman Alamsyah Saragih menilai pembahasan omnibus law terkesan tertutup.

Pasalnya, pemerintah hanya melibatkan pengusaha untuk merumuskan pasal yang akan dimasukkan ke omnibus law. (Cah/Pro/Dhk/Mal/P-1)

Baca Juga

MI/IMMANUEL ANTONIUS

Waspadai Hoaks Covid-19 untuk Turunkan Partisipasi Pemilih

👤Mediaindonesia.com 🕔Selasa 27 Oktober 2020, 21:44 WIB
Penyebaran hoaks terkait Covid-19, sangat mungkin terjadi pada saat pelaksanan pemungutan suara (pencoblosan) di wilayah ataupun TPS yang...
ANTARA/M Risyal Hidayat

BPK Curiga Ada yang Ingin Lemahkan Kewenangannya

👤Insi Nantika Jelita 🕔Selasa 27 Oktober 2020, 20:27 WIB
BPK menyatakan bakal menyempurnakan standar dan metode pemeriksaan yang...
Dok.MI

Bawaslu Mencatat Kegiatan Kampanye Secara Daring Terus Menurun

👤Indriyani Astuti 🕔Selasa 27 Oktober 2020, 20:15 WIB
Kampanye dengan metode tatap muka atau pertemuan terbatas masih menjadi yang paling diminati dan paling banyak dilakukan meski di tengah...

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya