Kamis 26 Desember 2019, 08:00 WIB

Pejabat Struktural KPK Ditata Ulang

Abdillah Muhammad | Politik dan Hukum
Pejabat Struktural KPK Ditata Ulang

MI/PIUS ERLANGGA
Wakil Ketua KPK, Nurul Ghufron

 

KOMISI Pemberantasan Korupsi bakal menggelar lelang terbuka untuk menjaring pengisi jabatan struktural yang masih lowong. Ada enam jabatan struktural di KPK yang belum diisi pejabat definitif.

“Kami harapkan tidak ­lebih dari pertengahan Januari 2020 kita sampaikan secara ­terbuka (seleksi pejabat KPK),” kata Wakil Ketua KPK Nurul ­Ghufron.

Ghufron menuturkan lelang terbuka itu sesuai dengan kebiasaan penjaringan pegawai KPK selama ini. Komisi antirasuah memanggil siapa pun yang memenuhi syarat untuk mengisi kebutuhan pos struktural. “Jadi, bukan pada pro ­ter­­hadap seseorang atau ­tidak,” jelas mantan Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember itu.

KPK, jelas dia, juga membebaskan Kepala Biro Humas KPK Febri Diansyah untuk memilih. Febri dipersilakan melanjutkan jabatannya sebagai kepala biro humas atau menjadi juru bicara. Dua jabatan itu dirangkap Febri tiga tahun belakangan.

“Kalau memang mau jubir (juru bicara), ya silakan nanti kabironya (jabatan kepala biro) harus dilepas atau ­sebaliknya,” ujar dia.

Menurut dia, tak ada ­ma­salah mencari pegawai KPK dengan lelang terbuka kendati pegawai kini beralih status menjadi aparatur sipil negara (ASN).

Lelang jabatan ini biasa dilakukan KPK guna mencari sosok yang puya kapabilitas.

“Maksudnya, seandainya ada di tempat lain atau lembaga lain yang statusnya ASN mau ikut lelang, itu dimungkinkan. Di internal juga bisa,” papar dia.

Selain itu, pimpinan KPK bakal menata ulang pejabat struktural. Pasalnya, ­pejabat struktural KPK tak boleh rangkap jabatan karena ada ­jabatan yang kosong. “Ke depan kami akan mengisi supaya formasi­nya lengkap.’’

Ada enam posisi yang belum diisi pejabat definitif. Hal itu meliputi kepala biro, direktur, deputi, termasuk juru bicara.

Selain jubir, kata Ghufron, posisi deputi penindakan selama ini dirangkap Direktur Penyidikan RZ Panca Putra Simanjuntak. Rangkap jabat­an itu membuat kinerja tidak efektif.

“Itu kan dobel, kasihan, padahal tunjangan dan hak-haknya satu, tapi bebannya dua,” imbuh Gufron.

Febri mengaku tidak mempermasalahkan wacana pergantian tersebut. Dia mempersilakan pimpinan KPK mencari sosok juru bicara yang baru. 

Febri meyakini bahwa apa yang menjadi keputusan KPK tersebut bukan berasal dari pertimbangan pribadi para komisioner KPK, melainkan untuk kebutuhan organisasi.   

 

Urusan internal

Ketua Pusat Kajian ­An­ti­korupsi Pukat ­Universitas Gadjah Mada, Oce Madril, ­mengungkapkan bahwa rencana penggantian juru bicara KPK tidak berkaitan dengan komisioner dan Dewan Pengawas KPK yang baru dilantik beberapa hari lalu.

Menurutnya, pergantian juru bicara soal internal dalam sebuah lembaga. Oleh karena itu, penggantian jubir menjadi hal lumrah yang masuk wilayah internal.

Ia enggan masuk ke analisis kemungkinan adanya agenda terselubung dalam penggantian tersebut.

“Itu kan soal internal KPK.  Hal itu mengacu pada kebutuhan internal lembaga terhadap sosok yang dirasa sesuai dengan kebutuhan kelembagaan,” jelasnya.

Seperti diberitakan, ­be­berapa pihak sebelumnya memper­tanyakan langkah para pe­mimpin KPK tersebut. Ada pula yang menganggap ada agenda terselubung dari para komisioner komisi antirasuah itu. (Pro/Dhk/P-1))

Berita Terkini

Read More

Poling

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menggunakan sistem zonasi menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Setujukah Anda dengan kebijakan zonasi tersebut?





Berita Populer

Read More