Selasa 24 Desember 2019, 08:20 WIB

BPRD dan Kejati Optimalkan Penerimaan Pajak

Sru/J-2 | Megapolitan
BPRD dan Kejati Optimalkan Penerimaan Pajak

MI/SUSANTO
Petugas menempelkan stiker peringatan pada kendaraan yang menunggak pajak saat razia pajak di parkiran Pacific Place, Jakarta, Minggu (22/12

 

BADAN Pajak dan Retribusi Daerah (BPRD) DKI Jakarta bersama Kejaksaan Tinggi (Kejati) Provinsi DKI Jakarta menandatangani memorandum of understanding (MoU) ­untuk meningkatkan ­kepatuhan ­pajak daerah 2020.

Kesepakatan bersama tersebut juga menyangkut tentang penanganan masalah hukum bidang perdata dan tata usaha negara terkait pajak daerah dan retribusi daerah.

“Jadi, kerja sama dengan Kejati DKI Jakarta ini (menunjukkan) hubungan secara hukum kami kuat dan law inforcement kami juga kuat,” ujar Kepala BPRD Jakarta Faisal Syafruddin di Kantor Kejati DKI, kemarin.

Melalui surat keputusan bersama akan dilakukan kegiatan penegakan hukum dengan menagih 13 jenis pajak untuk optimalisasi penerimaan pajak daerah Provinsi DKI Jakarta.

“Kita mencari potensi yang besar, bukan hanya pajak PBB, restoran, dan hotel. SKK penagihan ini juga dilakukan pada kendaraan mewah dan motor gede (moge),” jelasnya.

Berdasarkan data kendaraan mewah yang belum daftar ulang (BDU), ada beberapa yang disasar, yakni roda dua BDU (4.432.416), aktif bayar (3.265.776), total 7.698.192. Kemudian roda empat BDU (756.524), aktif (1.775.650), total 2.532.174.

Jadi, secara keseluruhan jumlah kendaraan BDU 5.188.940 dan yang aktif bayar 5.041.426, sehingga total kendaraan 10.230.366.

Adapun kendaraan mewah moge di Jakarta saat ini berjumlah 10 ribu unit. Dari jumlah tersebut 4.000 di antaranya BDU. Padahal potensi penerimaan pajaknya mencapai Rp13 miliar.

“Di Jakarta, sepeda motor memang menjadi mayoritas jenis kendaraan yang pajaknya belum dibayarkan. Dari total 5,1 juta kendaraan bermotor di DKI Jakarta, tercatat ada 70% belum membayar pajak hingga akhir 2019, padahal potensi pajaknya mencapai Rp2,1 triliun.” kata Faisal.

Dengan melihat potensi pajak yang belum masuk, Kepala Kejati DKI Jakarta, Warih Sadono berharap pihaknya bisa memberikan dukungan.

“Dalam bentuk bantuan hukum, tindakan hukum, serta penerimaan hukum. Apabila diterbitkan suara kuasa khusus, kami juga bisa ­mendampingi BPRD dalam upaya penagihan,” tukasnya. (Sru/J-2)

Baca Juga

ANTARA FOTO/Asep Fathulrahman

BNN Musnahkan Ganja 301 Kg di Banten

👤Yakub Pryatama 🕔Kamis 22 Oktober 2020, 08:37 WIB
Kepala BNN Banten Brigjen Pol Hendri Marpaung menyampaikan barang haram tersebut berasal dari Aceh yang berhasil diamankan di warung makan...
ANTARA/Galih Pradipta

Besok, Polisi akan Umumkan Tersangka Pembakar Gedung Kejagung

👤Siti Yona Hukmana 🕔Kamis 22 Oktober 2020, 07:25 WIB
Hampir dua bulan polisi mencari terduga pelaku yang menghanguskan gedung utama...
Medcom.id

Polisi Kejar Penjambret Bocah

👤Faj/J-1 🕔Kamis 22 Oktober 2020, 06:00 WIB
Pada video yang beredar, bocah berinisial MA itu tengah bermain ponsel di Jalan Seha, Kebayoran Lama, Jakarta...

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya