Senin 23 Desember 2019, 23:15 WIB

Antisipasi Ancaman Terorisme, MRT Jakarta Kerja Sama dengan BNPT

Antara | Megapolitan
Antisipasi Ancaman Terorisme, MRT Jakarta Kerja Sama dengan BNPT

Ist
Penandatanganan MoU antara BNPT dan PT MRT Jakarta untuk penanggulangan terorisme, Jumat (20/12).

 

PERSEROAN Terbatas Moda Raya Transportasi atau Mass Rapid Transit (MRT) Jakarta melakukan penandatangan nota kesepahaman (MoU) dengan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) guna mengantisipasi aksi terorisme di sektor transportasi.   

Dalam rilis, Senin (23/12), BNPT menyebutkan penandatanganan MoU antara BNPT dan PT MRT ini dilakukan oleh dua kedeputian BNPT, yakni Deputi I (Bidang Pencegahan Perlindungan dan Deradikalsiasi) Mayor Jenderal TNI Hendri Paruhuman Lubis dan Deputi II (Bidang Penindakan dan Pembinaan Kemampuan) Inspektur Jenderal Pol Budiono Sandi.

Sementara dari PT MRT dilakukan oleh Direktur Utama William P Sabandar di Kantor PT MRT Jakarta, Gedung Wisma Nusantara, Jakarta, Jumat (20/12).  

Dalam penjelasannya, Hendri mengatakan bahwa MRT ini merupakan moda transportasi baru sebagai ikon kota Jakarta yang menjadi harapan, baik dari masyarakat maupun dari pemerintah Jakarta. MRT diharapkan dapat menyediakan pelayanan yang baik bagi masyarakat dengan memberikan rasa aman dan nyaman bagi penggunanya.

"Dengan penyediaan lintasan layang dan underground diharapkan dapat menjadi pilihan masyarakat dalam melaksanakan aktivitas sehari-hari sehingga dapat mengurangi kemacetan dan polusi yang sudah menjadi masalah di Ibu Kota beberapa tahun terakhir," ujar Hendri di Kantor BNPT, Jakarta, Senin.    

Meski demikian, alumnus Akmil 1986 ini menambahkan, sebagai salah satu moda transportasi yang memiliki tingkat aktivitas yang cukup tinggi, menjadikan MRT ini rentan terhadap ancaman aksi terorisme.

Menurut dia, para pelaku teror ini tentunya senantiasa berusaha mencari titik lemah dari sebuah sistem pengamanan yang akan dijadikannya sebagai celah masuk untuk melaksanakan aksinya.


Baca juga: Polda Metro Jaya Bekuk Tiga Pelaku Mutilasi Kapal Malaysia

   
"Pengelola transportasi memiliki peran yang sangat penting dalam kelancaran, keamanan, dan kenyamanan bagi masyarakat pengguna moda transportasi MRT ini tentunya hal-hal yang berkaitan secara fisik ini harus dijaga," ujar mantan Komandan Satuan Induk Badan Intelijen Strategis TNI ini.

Ia juga mengingatkan kepada jajaran pimpinan PT MRT bahwa bukan hanya ancaman terhadap fisik saja yang menjadi perhatian, melainkan ancaman nonfisik juga harus menjadi perhatian. Nonfisik yang dimaksud Deputi I BNPT adalah para pegawai atau karyawan PT MRT ini sendiri jangan sampai terpapar paham radikal terorisme, tanpa sepengetahuan dari unsur pimpinan PT MRT.

Deputi II BNPT, Irjen Pol Budiono Sandi, menambahkan bahwa pihaknya siap membantu PT MRT Jakarta dalam memberikan pelatihan mitigasi terhadap ancaman serangan terorisme yang bisa saja terjadi di area publik (stasiun) dan area kerja (depo) yang menjadi area operasional PT MRT Jakarta.    

Sementara itu, Dirut PT MRT Jakarta menjelaskan bahwa penandatangan MoU bersama BNPT ini sebagai bentuk untuk mengantisipasi ancaman aksi terorisme di sektor transportasi, khususnya MRT Jakarta.  

"Maksud dan tujuan dari kerja sama ini tentunya adalah untuk memastikan dan meningkatkan keamanan dari seluruh fasilitas yang ada di wilayah operasional PT MRT Jakarta, khususnya dalam kaitan dengan bahaya ancaman terorisme," ujar William.  

Jika dilihat dari isi yang tercantum dalam MoU tersebut, yang akan dikerjakan untuk dikerjasamakan berkaitan dengan lingkungan pembinaan, menukar informasi, dan melakukan mitigasi dari upaya penanggulangan terorisme yang bisa terjadi di sepanjang lintasan atau di sekitar lintasan MRT  Jakarta.   

Seperti diberitakan, lingkup dalam MoU ini meliputi analisis dan evaluasi penanggulangan terorisme, penyusunan standardisasi penanggulangan terorisme, latihan penanganan ancaman terorisme, sosialisasi pencegahan terorisme yang dilakukan, baik di area publik (stasiun) dan area kerja (depo).

Selain itu, lingkup lain yang termasuk dalam MoU tersebut, yakni pertukaran data dan informasi dalam rangka penanggulangan terorisme dan
kegiatan lain yang disepakati oleh kedua belah pihak. (OL-1)

 

Berita Terkini

Read More

Poling

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menggunakan sistem zonasi menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Setujukah Anda dengan kebijakan zonasi tersebut?





Berita Populer

Read More