Selasa 24 Desember 2019, 04:00 WIB

BPJS-TK Diusulkan Bantu Subsidi Rumah

Dero Iqbal Mahendra | Ekonomi
BPJS-TK Diusulkan Bantu Subsidi Rumah

ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra
Petugas menjelaskan calon pembeli tentang salah satu perumahan yang ditawarkan dalam salah satu pameran properti di Jakarta.

 

PEMBANGUNAN rumah bersubsidi masih menjadi kendala. Salah satu hambatannya terletak pada keterbatasan anggaran subsidi perumahan.

Menyikapi hal itu, Himpun­an Pengembang Permukiman dan Perumahan Rakyat (Himperra) menawarkan sejumlah usulan sebagai solusi. Ketua Umum DPP Himperra Endang Kawidjaja mengatakan, pihaknya mengusulkan pemanfaatan dana BPJS Ketenagakerjaan (BPJS-TK) untuk menopang program subsidi perumahan bagi anggotanya.

Alasannya, selama ini mayoritas warga yang mengambil rumah subsidi berskema kredit pemilikan rumah fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (KPR-FLPP) merupakan anggota BPJS-TK. Pada 2018, sekitar 150 ribu pekerja mengambil KPR-FLPP.

“Namun, tahun ini hanya 100 ribu pekerja yang mengambil itu karena terkendala keterbatasan anggaran. Ini berarti terdapat 50 ribu pekerja yang ikut BPJS-TK tertinggal, padahal mereka punya hak,” urai Endang di Jakarta, pekan lalu.

Sekretaris Jenderal DPP Himperra Ari Priyono menambahkan pihaknya sudah melobi direksi BPJS-TK. Mekanisme pendanaan bisa lewat reimburse perbankan. “Namun, suku bunganya jangan 8%-9%, cukup 4%,” katanya.

Usulan kedua, yaitu penguatan bantuan stimulan perumahan swadaya (BSPS) berbasis komunitas. Detailnya, bagi kelompok sasaran upah minimum rendah (UMR) di bawah Rp2 juta, pembelian lahan menjadi tanggung jawab masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dan bangunan rumahnya dibantu pemerintah. Ada potensi 21 ribu-30 ribu rumah lewat program tersebut.

Usulan lain, tambahan pendanaan lewat mekanisme APBN-Perubahan. Ini sangat tergantung pada ketersediaan dana pemerintah.

Yang terakhir, Himperra meminta pemerintah memindahkan sebagian dana subsidi energi gas tabung hijau. Soalnya, berdasar informasi yang diperoleh Himperra, sebanyak 40% dari Rp75 triliun subsidi tersebut salah sasaran alias dimanfaatkan bukan untuk orang miskin. Nah, angka ini yang diharapkan dapat menambal subsidi perumahan.

Kemudahan regulasi

Menanggapi hal itu, Direktur Jenderal Pembiayaan Kementerian Pekerja Umum dan Perumahan Rakyat (PU-Pera) Eko Djoeli Heripoerwanto memberi ja­minan bahwa program perumahan akan tetap menjadi fokus utama pemerintah. Ia berjanji besaran anggaran akan terus ditambah serta memberikan berbagai kemudahan regulasi dan insentif untuk pengembang sekaligus MBR.

“Ada banyak potensi yang akan terus ditingkatkan pemerintah. Selain dari BPJS-TK, pemerintah juga akan menerbitkan omnibus law untuk mempermudah regulasi. Potensi lain bisa juga melalui Tabungan Perumahan (Tapera) yang sedang digodok aturan teknisnya yang diharapkan awal tahun depan sudah dapat beroperasi,” papar Eko.

Kemudahan regulasi itu, seperti penarikan sebesar Rp2 triliun dapat dilakukan untuk tahun ini yang diambil dari anggaran FLPP tahun depan sebesar Rp11 triliun.

Tahun depan, program Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan (BP2BT) dapat ditambah hingga 50 ribu unit. “Jadi jangan ragukan komitmen pemerintah. Pengembang, dalam hal ini yang bernaung di bawah Himperra, berkonsentrasi saja untuk menghasilkan produk terbaik,” imbuh Heri.  

Di sisi lain, ia menyoroti agar pengembang menjadi badan usaha yang profesional atau teregister di sistem Kementerian PU-Pera. Nanti tidak ada lagi pengembang yang hanya bermodal papan nama.

Selain itu, ia menyinggung banyak rumah subsidi berada di bawah standar kualitas. “Kami ingin kualitas rumah yang dibangun anggota Himperra tidak diragukan sehingga tak ada protes dari Badan Perlindungan Konsumen Nasional,” pungkasnya. (Setiawan Alun Segoro/S-3)

Berita Terkini

Read More

Poling

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menggunakan sistem zonasi menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Setujukah Anda dengan kebijakan zonasi tersebut?





Berita Populer

Read More