Senin 23 Desember 2019, 08:15 WIB

Jalan Panjang Pemakzulan Donald Trump

Hikmahanto Juwana Guru Besar Ilmu Hukum Universitas Indonesia | Kolom Pakar
Jalan Panjang Pemakzulan Donald Trump

Seno
Ilustrasi

KEPUTUSAN House of Representative di Amerika Serikat yang merupakan bagian dari Kongres untuk meng-impeach Presiden Donald Trump menjadi headlines berbagai media massa dan trending topic di dunia maya.

Indonesia pun tidak luput dari kehebohan atas keputusan dari House of Representative itu. Berbagai pihak memberikan tanggapan, termasuk para pejabat. Tanggapan ini seolah Donald Trump sebagai Presiden AS agar segera menyudahi jabatannya. Padahal, faktanya tidak demikian. Dalam sistem ketatanegaraan di AS, keputusan House of Representative masih berproses. Keputusan untuk menurunkan Trump dari jabatannya sebagai presiden ada di tangan Senat.

Komposisi kekuatan

Di AS, Kongres (US Congress) yang merupakan cabang legislatif menganut sistem bikameral. Kongres terbagi dalam dua kamar, yaitu House Of Representative dan Senate. Keseluruhan anggota Kongres berjumlah 535 orang. Anggota House of Representative sebanyak 435 orang. Pada saat ini anggota dari Partai Demokrat mendominasi House of Representative dengan kekuatan 233 orang, sedangkan Partai Republik sebanyak 197 orang. Sisanya terdiri atas 1 orang independen dan 4 belum terisi.

Sementara itu, anggota Senat secara total berjumlah 100 orang. Pada saat ini anggota dari Partai Republik mendominasi Senat dengan kekuatan 53 orang. Anggota Senat dari Partai Demokrat berjumlah 45 orang. Sisanya berjumlah 2 orang dengan status independen.

Inisiatif untuk memulai proses impeachment di House of Representative dilakukan Nancy Pelosi pada 24 September 2019, yang merupakan ketua dari House of Representative dari Partai Demokrat. Pelosi memulai impeachment terhadap Donald Trump atas dasar informasi rahasia yang diberikan pihak tertentu (whistleblower). Pihak tersebut menduga Trump telah menyalahgunakan kekuasaannya.

Dugaan penyalahgunaan kekuasaan yang dilakukan Presiden karena dua hal. Pertama, Presiden Trump telah menunda bantuan militer ke Ukraina untuk menekan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky agar melakukan investigasi terhadap Joe Biden dan putranya, Hunter Biden. Tujuan akhirnya ialah untuk memuluskan Trump mendapatkan jabatan kedua sebagai Presiden AS.

Kedua, dugaan adanya konspirasi Trump dengan Ukraina dalam melakukan intervensi dalam pemilihan presiden di 2016. Pada 10 Desember 2019, Komite Hukum dari House of Representative menentukan dua dakwaan untuk dilakukannya impeachment (two articles of impeachment). Pertama ialah dakwaan melakukan penyalahgunaan kekuasaan (abuse of power) dan kedua ialah upaya menghalangi Kongres (obstruction of Congress).

Pada 18 Desember 2019, seluruh anggota House of Representative melakukan pemungutan suara untuk dua dakwaan yang dilancarkan terhadap Trump. Hasil pemungutan suara untuk dakwaan pertama, yaitu penyalahgunaan kekuasaan ialah 230 setuju dan 197 tidak setuju. Sementara itu, hasil pemungutan suara untuk dakwaan kedua ialah 229 setuju dan 198 tidak setuju.

Dengan demikian, tuduhan impeachment terhadap Trump bergulir. Saat ini Ketua dari House of Representative harus menyampaikan dakwaan tersebut kepada Ketua Senat. Namun, Nancy Pelosi belum memberitahu secara definitif kapan tuduhan impeachment akan disampaikan ke Senat. Hal ini untuk memastikan agar Senat benar-benar dapat melakukan sidang yang adil karena Pelosi hal itu.

Pada saat bila dua dakwaan telah disampaikan ke Senat, proses akan berlanjut layaknya sebuah persidangan kriminal di AS. Ketua House of Representative akan bertindak sebagai jaksa yang melakukan penuntutan, sedangkan Presiden Trump akan diwakili bagian hukum dari Kantor Kepresidenan.

Selanjutnya, Ketua Mahkamah Agung AS akan berperan sebagai hakim yang memfasilitasi argumentasi yang disampaikan Ketua House of Representative dan bagian hukum dari Kantor Kepresidenen. Terakhir, Senat bertindak sebagai 'juri' yang menentukan apakah atas tiap-tiap dakwaan terbukti atau tidak.

Untuk menentukan Trump bersalah dan dicopot dari kursi kepresidenan, Senat harus mengambil keputusan yang didasarkan pada 2/3 anggota setuju. Bila kurang dari 2/3, Trump tetap menjabat sebagai presiden.

Untuk diketahui saat ini Partai Republik memiliki 53 suara, sedangkan untuk pemecatan dibutuhkan 67 suara. Bila semua anggota Senat asal Partai Republik memutuskan tidak bersalah atas dua dakwaan yang disampaikan untuk memecat Trump, sang Presiden akan selamat dari pemecatan.

Bisa jadi taktik Nancy Pelosi untuk menunda penyampaian dua dakwaan ke Senat untuk memberi waktu bagi Partai Demokrat membangun opini publik. Idenya ialah bila publik AS menghendaki agar Trump dipecat, ini menjadi daya tekan bagi sebagian anggota Partai Republik di Senat untuk membelot dari garis partainya dan menyetujui pemecatan.

Tentu saat ini Trump akan memainkan mesin politik Partai Republik agar para anggota Senat asal partai tersebut tidak ada yang membelot. Trump akan mengintensifkan upaya membangun opini publik bahwa upaya Partai Demokrat untuk memecatnya tidak didasarkan basis yang kuat. Ia akan terus mengencarkan upaya pemecatan merupakan ketidakdewasaan Partai Demokrat untuk menerima kekalahan dalam Pemilihan Presiden 2016. Bahkan, Trump akan menggaungkan perbaikan ekonomi yang saat ini dinikmati AS sebagai usahanya sebagai presiden.   

Berdampakkah

Apakah pemakzulan yang dilakukan House of Representative akan berdampak pada berbagai aspek kehidupan di AS, termasuk ekonomi dan stabilitas politik? Bahkan, apakah ini akan berdampak pada dunia, termasuk Indonesia?

Untuk menjawab pertanyaan ini belum dapat dipastikan. Ada paling tidak tiga alasan mengapa demikian. Pertama, Partai Republik merupakan partai Trump di Senat memiliki mayoritas kursi. Bila mereka solid, pemakzulan oleh House of Representative akan kandas.

Kedua, di AS layaknya negara-negara yang telah maju. Keributan dalam kehidupan politik tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kehidupan ekonomi. Terakhir, drama pemakzulan sepertinya belum akan segera berakhir. Dalam proses seperti ini akan terjadi perdebatan panjang dan tidak berkesudahan. Belum lagi prosedur untuk memakzulkan sekecil apa pun akan dipermasalahkan.

Namun, bila Trump pada akhirnya menghadapi kenyataan dipecat, menurut Konstitusi AS, pengganti Trump ialah Mike Pence yang saat ini menjabat sebagai Wakil Presiden. Tentu Pence tidak akan berbeda dengan kebijakan yang diambil Trump, mengingat keduanya telah bersama selama tiga tahun dan berasal dari partai yang sama.

Tentu harapan banyak pihak, termasuk masyarakat di AS, ialah Pence meninggalkan cara-cara Trump dalam memimpin, yaitu dengan memanfaatkan media sosial. Bagi dunia, diharapkan Pence dapat mengembalikan nilai-nilai AS selama ini yang mengutamakan kepentingan dunia dan kepentingan AS semata. Intinya dunia menghendaki agar AS kembali ke situasi normal, terlepas dari partai mana yang memimpin AS.

Di samping itu, bila benar Trump harus lengser dari jabatannya, ini tidak serta-merta berdampak pada hubungan antarnegara dan ekonomi internasional.

Bagi Indonesia satu hal yang pasti, apa pun yang terjadi di AS, para pemimpin diharapkan menahan diri untuk berkomentar. Proses pemakzulan yang terjadi di AS merupakan urusan dalam negeri dan rakyat AS. Ini tidak berarti para pejabat untuk tidak memperhatikan apa yang saat ini berlangsung di AS. Pantauan penting untuk mengantisipasi berbagai dampak yang mungkin ditimbulkan.

Baca Juga

Dok. Unair

Tinggal Pilih Jaga Jarak atau Ambyar

👤Djoko Santoso Guru Besar Ilmu Penyakit Dalam FK Universitas Airlangga 🕔Senin 23 Maret 2020, 06:20 WIB
SEKARANG beredar istilah baru covidiot, yang lahir dari pandemi...
ic-biolis.org

Perlu Uji Genetik untuk Mendeteksi Infeksi Covid-19!

👤Davin H E Setiamarga Associate Professor of Molecular Biology, National Institute of Technology, Wakayama College (NITW/Wakayama KOSEN), Jepang, anggota Ikatan Ilmuwan Indonesia Internasional (I4) Asia Timur, dan diaspora cendekiawan. 🕔Senin 16 Maret 2020, 06:00 WIB
PADA masa-masa awal covid-19 (Coronavirus Disease 2019) merebak di Kota Wuhan, pemerintah Indonesia mengirimkan pesawat terbang untuk...
MI/SUSANTO

Pemerintahan dan RUU Cipta Kerja

👤Zainal Arifin Mochtar Pengajar Fakultas Hukum UGM, peneliti Pukat Korupsi FH UGM 🕔Senin 09 Maret 2020, 06:20 WIB
RANCANGAN Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja semakin banyak dibicarakan belakangan ini karena pemerintah menggunakannya sebagai konsep aturan...

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya