Minggu 22 Desember 2019, 20:30 WIB

Wiranto tidak Lagi Sentral di Hanura

M Iqbal Al Machmudi | Politik dan Hukum
Wiranto tidak Lagi Sentral di Hanura

ANTARA FOTO/Dhemas Reviyanto/
Ketua Dewan Pembina Partai Hanura Wiranto

 

SOSOK Jendral (Purn) Wiranto nampaknya tidak lagi menjadi sentral di Partai Hanura. Partai yang dibesarkannya tersebut membelah menjadi dua kubu, satu mendukung Wiranto dan kubu yang lain mendukung Oesman Sapta Odang (OSO) sebagai ketua umum.

"Sosok Wiranto sudah tidak sentral lagi di Hanura menunjukkan Wiranto bukan siapa-siapa padahal success story Hanura tidak lepas dari peran dan figur Wiranto. Kali ini Wiranto sudah dianggap orang luar, outsider yang kurang penting," kata kata Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno saat dihubungi, Minggu (22/12).

Adi menyebut bahwa saat ini OSO harus memanfaatkan momen untuk kembali mendulang suara demi mencapai target yang diinginkan partai di pilkada 2020 mendatang. Pasalnya, sosok OSO dinilai masih dipercaya oleh internal partai.

"Sosok OSO sendiri menunjukkan di internal Hanura masih 100% percaya kepada OSO, ini bekal dirinya untuk meningkatkan moral politik bagi Hanura. Tapi di saat yang bersamaan logika publik karena OSO tidak bisa bikin Hanura lolos ke Senayan tentu periode kedua catatan penting," jelasnya.

Dipilihnya OSO menjadi tandingan Wiranto bukan tanpa alasan. Menurut Adi di internal Partai Hanura tidak ada lagi sosok lain yang kuat.

"Kalau dari internal Hanura untuk saat ini tidak ada lagi. Tidak ada figur lain apa boleh buat pak OSO pilihan mentok atau opsi terakhir yang membuat Hanura recovery dan bangkit dari keterpurukan," tandasnya.

Sebelumnya, mantan Menteri Koordinator Bidang Polhukam Wiranto mundur dari jabatan ketua dewan pembina partai setelah ia ditunjuk Presiden Joko Widodo masuk Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres). Meski begitu, Wiranto yang satu barisan dengan Ketua Umum Daryatmo tetap bertahan di Hanura.

Pda pekan lalu, kubu OSO menggelar musyawarah nasional dan menetapkan OSO sebagai ketua umum Hanura. Namun, kubu Wiranto menyebut munas tersebut ilegal segingga hasil pun tidak sah. (Iam/P-2)

Berita Terkini

Read More

Poling

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menggunakan sistem zonasi menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Setujukah Anda dengan kebijakan zonasi tersebut?





Berita Populer

Read More