Jumat 20 Desember 2019, 21:16 WIB

Presiden Minta KLHK Soroti Pemulihan Lingkungan di Ibu Kota Baru

Atikah Ishmah Winahyu | Humaniora
Presiden Minta KLHK Soroti Pemulihan Lingkungan di Ibu Kota Baru

Antara/Akbar Nugorho Gumay
Presiden Joko Widodo saat meninjau lahan ibu kota baru

 

PRESIDEN Joko Widodo memberi tugas Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk mengiringi pembangunan ibu kota negara (IKN) dengan pemulihan dan perlindungan lingkungan.

Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan KLHK, Sigit Hardwinarto mengatakan, pihaknya menindaklanjutinya dengan mendalami langkah-langkah dan kebijakan yang tepat untuk mengeksekusi tugas tersebut.

Sigit menjelaskan, upaya-upaya yang sedang dilakukan antara lain menyiapkan lahan dari kawasan hutan untuk IKN yang berlokasi di area PT IHM dengan luas sekitar 41-49 ribu hektar, dan diperkirakan akan ada perkembangan perluasan menjadi 56 ribu hektar.

“Mudah-mudahan akhir tahun sudah bisa disampaikan ke Badan Otorita IKN,” kata Sigit dalam Media Briefing di Kantor KLHK, Jakarta, Jumat (20/12).

Upaya selanjutnya yakni melaksanakan pemulihan perusakan lingkungan melalui kegiatan kehutanan rehabilitasi hutan dan lahan (RHL) juga reklamasi dan revegetasi pasca tambang. Hal itu dilakukan sebab di sekitar kawasan IKN banyak bekas-bekas lubang dari kegiatan tambang batubara.

Baca juga : Konsesi Lahan Sukanto Tanoto Akan Dicabut untuk Ibu Kota Baru

Selain itu, mulai tahun depan KLHK akan membangun kebun bibit persemaian modern pada area seluas 120 hektar dengan target produksi bibit sekitar 15 juta per tahun.

Sigit memambahkan, pihaknya juga menyusun pedoman/model pengelolaan dan perlindungan yang untuk kawasan konservasi yang ada di sekitar IKN juga kawasan keanekaragaman hayati, habitat, jalur jelajah satwa, dan ekosistem unik yang ada di sekitarnya.

KLHK turut berupaya melakukan peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui kerjas ama pengelolaan hutan dengan masyarakat.

Selanjutnya, KLHK juga melakukan kajian lingkungan hidup strategis (KLHS) yang kemudian akan dijadikan dasar bagi penyusunan masterplan IKN.

“Ini sangat penting karena amanah dari pemerintah, ini merupakan langkah yang paling awal karena nanti kalau sudah selesai dijadikan dasar bagi penyusunan masterplan IKN,” imbuhnya. (OL-7)

Berita Terkini

Read More

Poling

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menggunakan sistem zonasi menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Setujukah Anda dengan kebijakan zonasi tersebut?





Berita Populer

Read More