Sabtu 21 Desember 2019, 00:00 WIB

Serapan APBD DKI Sama Rendahnya Dengan Tahun Lalu

Putri Anisa Yuliani | Megapolitan
Serapan APBD DKI Sama Rendahnya Dengan Tahun Lalu

Ilustrasi
Serapan APBD DKI Sama Rendahnya Dengan Tahun Lalu

 

PEMERINTAH  Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta tidak mampu dongkrak pendapatan hingga akhir tahun ini. Hal itu memaksa Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk menahan membuat pengeluaran.

Dampaknya serapan anggaran Pemprov DKI lagi-lagi harus mengalami stagnansi. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyebut penyerapan anggaran tahun ini diproyeksikan hanya 82%. Target ini sama dengan penyerapan tahun lalu, yakni 82%.

Adapun, serapan anggaran tahun 2018 lebih rendah dari tahun 2017. Pada 2017, serapan APBD mencapai 82,6% atau 0,57% lebih tinggi dari serapan 2018.

“Tetapi target serapannya insya Allah akan tercapai. Mungkin di atas 82% yang penting. Mungkin 83% atau 84%,” ungkap Anies usai menghadiri agenda di kantor PT Food Station Tjipinang Jaya, Pulo Gadung, Jakarta Timur, Jumat (20/12).

Adapun penyerapan APBD DKI Jakarta tahun 2018 mencapai 82%. Berdasarkan data, APBD 2018 sebesar Rp83,26 triliun dan realisasi penerimaannya sebesar Rp61,29 triliun atau 93,14%.

Sementara itu, serapan anggaran tahun 2018 lebih rendah dari tahun 2017. Pada 2017, serapan APBD mencapai 82,6% atau 0,57% lebih tinggi dibandingkan serapan tahun 2018.

Anies menjelaskan serapan rendah disebabkan adanya penurunan pendapatan.

“Nanti Anda lihat angka terbaru, tapi kita sekarang beda dengan tahun lalu. Kita nahan karena kita mengalami penurunan pemasukan. Karena itu kita mengendalikan jadi harapannya serapan kita nanti aman sesuai dengan penerimaan yang kita miliki,” tegasnya.


DKI Mentah Dalam Perencanaan

Diketahui penyerapan anggaran belanja Pemprov DKI Jakarta secara real time terpantau siang ini baru mencapai 75%. Artinya, Pemprov DKI baru membelanjakan Rp58,3 triliun dari total anggaran belanja langsung dan tidak langsung sebesar Rp77,85 triliun.

Menurut Direktur Eksekutif Komite Pemantauan Pelaksana Otonomi Daerah (KPPOD) Robert Endi Jaweng, serapan yang rendah ini adalah dampak dari perencanaan anggaran yang kurang matang.
Hal itu sudah terlihat dari saat masa input perencanaan anggaran yang tercermin pada pembahasan Kebijakan Umum APBD dan Plafon Prioritas Anggaran (KUAPPAS) 2020 lalu yang memunculkan anggaran-anggaran tidak wajar.

“Sangat rentan. Pada saat input itu sudah tidak matang. Anggaran tidak berbasis pada perencanaan. Eksekusinya juga buruk. Lem aibon itu saya kira hanya puncak gunung es dari masalah yang sebenarnya,” kata Robert saat dihubungi Media Indonesia, Jumat (20/12).

Menurut Robert, penyebab kedua adalah permasalahan pokok yang sudah terjadi sejak belasan tahun lalu dan tidak memiliki solusi seperti pembebasan lahan yang sulit. “Akhirnya uangnya balik ke silpa. Ada saja hambatan untuk beli tanah seperti tanahnya masih sengketa, tidak ada surat, dan lain-lain,” tukasnya. Penyebab ketiga adalah seringnya pergantian jabatan di lingkungan SKPD. (J-2)

Baca Juga

MI/Pius Erlangga

DKI Bakal Tingkatkan Test PCR Saat New Normal Diterapkan

👤Insi Nantika Jelita 🕔Kamis 28 Mei 2020, 15:25 WIB
Pemprov DKI Jakarta meningkatkan kapasitas pemeriksaan tes covid-19 melalui metode Reverse Transcription Polymerase Chain Reaction (RT-PCR)...
MI/ANDRI WIDIYANTO

DKI: Jangan Mendadak Mengurus SIKM, Harus Jauh-jauh Hari

👤Insi Nantika Jelita 🕔Kamis 28 Mei 2020, 14:50 WIB
DPMPTSP DKI Jakarta meminta warga yang ingin mengurus SIKM untuk melakukannya jauh-jauh hari sebab ada ratusan permohonan SIKM setiap...
Antara/Didik Suhartono

DPRD Minta Data Rt Covid-19 di DKI Sesuai Fakta

👤Insi Nantika Jelita 🕔Kamis 28 Mei 2020, 14:20 WIB
Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta Mujiyono menegaskan syarat mutlak untuk menerapkan kenormalan baru di Ibu Kota ialah Rt kurang dari 1....

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya