Jumat 20 Desember 2019, 16:11 WIB

Peserta Nikah Massal Akan Diberi Uang Mahar Rp1 Juta

Tri Subarkah | Megapolitan
Peserta Nikah Massal Akan Diberi Uang Mahar Rp1 Juta

MI/ BARY FATHAHILAH
Pasangan pengantin seusai nikah massal yang digelar Pemprov DKI Jakarta tahun lalu.

 

PEMERINTAH Provinsi DKI Jakarta menggelar acara nikah massal sebagai salah satu rangkaian acara pergantian tahun baru. Sekertaris Daerah DKI, Saefullah, memaparkan sudah mengantongi lebih dari 600 pasangan.

"Peserta 631 pasang. Dengan rincian yang isbat (pengesahan) nikah itu ada 490 dan yang nikah massal ada 141," kata Saefullah di Balaikota, Jumat (20/12).

Lebih lanjut, Saefullah mengatakan setiap pasangan akan dibebaskan biaya nikah. Selain itu, mereka juga akan diberikan uang mahar sebesar Rp1 juta.

"Peserta nikah massal masing-masing gratis biaya nikah langsung dapat surat nikahnya, kita kasih juga uang mahar 1 juta dan bingkisan pernikahan," terang Saefullah.

Peserta isbat nikah juga akan digratiskan biaya sidang di pengadilan agama. Seperti halnya peserta nikah massal, Saefullh juga menyebut pasangan isbat nikah juga akan diberikan uang kondangan senilai 1 juta dan bingkisan pernikahan.

Saefullah mengklaim tidak ada anggaran yang dikeluarkan oleh Pemprov DKI dalam acara tersebut. Biaya dan uang mahar peserta isbat dan nikah massal berasal dari kantong Baznas dan Bazis DKI Jakarta.

"Kalau nikah massal itu sudah saya sampaikan berapa ratus pasang ada uang maharnya, ada pengganti ke pengadilan agama, souvenir, itu dari Baznas dan Bazis DKI," pungkas Saefullah.

Untuk diketahui, acara nikah massal tersebut akan dilaksanakan pada 31 Agustus 2019 pada pukul 19.00 WIB. Rencananya, Dishub DKI Jakarta kan menerapkan rekyasa lalu lintas terkait acara tersebut.

"Akan dilakukan penutupan jalan di Jalan Merdeka Selatan mulai pukul 16.00 - 23.00 WIB, terhadap kendaraan peserta nikah massal akan diarahkan ke Pintu Tenggara Monas, dekat Gambir," terang Kepala Bidang Pengendalian Operasional Dishub DKI Edi Sufaat. (OL-4)

Berita Terkini

Read More

Poling

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menggunakan sistem zonasi menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Setujukah Anda dengan kebijakan zonasi tersebut?





Berita Populer

Read More