Jumat 20 Desember 2019, 14:37 WIB

Artidjo Akan Membalikkan Persepsi Negatif Soal Dewas

Abdillah Muhammad Marzuqi | Politik dan Hukum
Artidjo Akan Membalikkan Persepsi Negatif Soal Dewas

MI/PIUS ERLANGGA
Anggota Dewas KPK Artidjo Alkostar

 

MANTAN Hakim Agung Artidjo Alkostar dipilih Presiden Joko Widodo sebagai salah satu dari lima anggota Dewan Pengawas (Dewas) KPK yang bakal dilantik siang ini.

Artidjo menanggapi pihak yang mengkritik posisi Dewas KPK karena dianggap punya kewenangan berlebih dan berpotensi melemahkan KPK.

Menurutnya, kekhawatiran itu berlebihan. Ia mengungkapkan semua berbalik pada karakter masing-masing. Ia justru bakal membuktikan kekhawatiran itu tidak terbukti. Ia akan bersikap profesional dan proporsional.

"Ndak, itu tergantung orangnya. Jadi kita kan profesional dan proporsional. Itu penting untuk menjaga keseimbangan supaya lembaga ini sehat sesuai harapan masyarakat," ujar Artidjo di Istana (12/20).

Artidjo mengungkapkan ia dihubungi pihak istana beberapa hari lalu untuk menjabat sebagai salah satu anggota Dewas KPK.

"Beberapa hari yg lalu," tambahnya.

Artidjo punya pertimbangan tersendiri untuk menerima amanah menjadi Dewas KPK ditengah hujan kritik. Menurutnya, semangat yang dibawanya adalah untuk menjaga negara Indonesia dari korupsi. Ia melakukan itu semata demi rasa cinta pada Indonesia.

"Ya kita menjaga negara kita jangan sampai tumbuh korupsi. Apapun yang dapat kita perbuat kita perbuat. Kita cinta pada negeri ini," tandasnya.

Artidjo berharap Indonesia bisa terbebas dari korupsi. Tidak tahu kapan. Yang jelas ada banyak tahapan yang harus dilalui. Yang lebih penting lagi, bersabar.

"Suatu saat republik ini harus bebas dari korupsi artinya harus bertahap, sabar," terusnya.

Artidjo mengaku bakal bekerjasama dengan Komisioner KPK yang juga bakal dilantik hari ini.

"Oh iya tentu. Itu harus," pungkasnya.(OL-4)

Berita Terkini

Read More

Poling

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menggunakan sistem zonasi menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Setujukah Anda dengan kebijakan zonasi tersebut?





Berita Populer

Read More