Jumat 20 Desember 2019, 12:55 WIB

Sudah Ikut Induksi, Pimpinan KPK Terpilih Bisa Langsung Bekerja

Juven Martua Sitompul | Politik dan Hukum
Sudah Ikut Induksi, Pimpinan KPK Terpilih Bisa Langsung Bekerja

ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso
Ketua KPK terpilih periode 2019-2023 Komjen Pol Firli Bahuri (kiri)

 

PIMPINAN Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) periode 2019-2023 bakal melanjutkan semangat komisioner sebelumnya dalam memberangus tindak pidana korupsi. Pemberantasan korupsi tidak akan berhenti hingga Indonesia bersih dan bebas dari praktik-praktik rasuah.

"Pimpinan KPK boleh saja berganti, tetapi tugas pokok dan pekerjaan pemberantasan korupsi tidak akan pernah berhenti sampai terwujudnya Indonesia bebas dan bersih dari praktik-korupsi (zero corruption)," kata Ketua KPK terpilih Firli Bahuri saat dikonfirmasi, Jakarta, hari ini.

Menurut Firli, pimpinan jilid V telah mempersiapkan segala sesuatunya dengan matang. Bekal kepemimpinan bahkan sudah disiapkan Firli cs jauh sebelum hari pelantikan.

"Kelima pimpinan KPK 2019-2023 telah lebih awal mengikuti kegiataan induksi di KPK dengan program KPK berbagi," kata dia.

Firli telah meminta keempat wakilnya yakni Alexander Marwata, Nawawi Pomolango, Lili Pintauli Siregar, dan Nurul Ghufron bersama-sama berkerja keras memberantas korupsi melalui upaya pencegahan. Salah satunya, melakukan koordinasi dengan instansi atau lembaga negara.

Selanjutnya, melakukan monitoring pelaksanaan program pemerintah, supervisi, penyelidikan, penyidikan dan penuntutan tindak pidana korupsi. Termasuk, melaksanakan putusan pengadilan dan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap.

"Di samping melaksanakan tugas pokok KPK sesuai dengan amanat UU Nomor 19 Tahun 2019 atas perubahan UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK, tentu kita semua harus bekerja keras untuk melakukan beberapa instrumen UU tersebut sebagai pelaksanaannya," pungkasnya. (Medcom.id/OL-4)

Berita Terkini

Read More

Poling

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menggunakan sistem zonasi menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Setujukah Anda dengan kebijakan zonasi tersebut?





Berita Populer

Read More