Kamis 19 Desember 2019, 17:57 WIB

Realisasi Investasi Asing ke Sumbar Capai Rp2,1 Triliun

Yose Hendra | Nusantara
Realisasi Investasi Asing ke Sumbar Capai Rp2,1 Triliun

Ilustrasi
Investasi di Sumbar

 

DINAS Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Sumatra Barat (Sumbar) mencatat realisasi investasi Penanaman Modal Asing (PMA) periode Triwulan III Tahun 2019 mencapai 142.229,20 (ribu USD) atau setara Rp2,1 Triliun.

Kepala DPMPTSP Provinsi Sumbar, Maswar Dedi menyampaikan, realisasi Investasi PMA berdasarkan lokasi proyek terbesar berada di Kabupaten Solok Selatan yang mencapai 43.25 persen atau sebesar 61.519,40 (ribu USD).

Sementara itu, di urutan selanjutnya ada Kabupaten Sijunjung mencapai 19,42 persen atau sebesar 27.622,90 (ribu USD), Kabupaten Tanah Datar mencapai 14,39 persen atau sebesar 20.478,60 (ribu USD) dan Kota Padang  mencapai 12,53 persen atau 17.824,30 (ribu USD).

''Sepanjang periode Januari-September 2019, total investasi yang masuk ke Sumbar telah melampaui target yang telah ditetapkan pada RPJMD Sumbar sebesar 120.000 (ribu USD),'' tuturnya, Kamis (19/20).

Dia menambahkan, kebijakan penanaman modal dan kemudahan perizinan di Sumbar sesuai dengan Visi Gubernur Provinsi Sumbar Irwan Prayitno, yakni terwujudnya Sumatra Barat yang madani dan sejahtera.

Lebih lanjut dikatakan bahwa berbagai upaya terus dilakukan oleh DPMPTSP Provinsi Sumbar untuk menarik investor, baik dalam maupun luar negeri.

Upaya yang telah dilakukan oleh Pemprov Sumbar dalam bentuk kegiatan promosi investasi, antara lain: pameran investasi, investment forum dan business meeting skala nasional, regional maupun internasional, serta business matching dengan pelaku usaha.

Di samping itu, Pemprov Sumbar telah melakukan berbagai inovasi pelayanan publik agar semua urusan investasi cepat, mudah dan tidak
berbelit-belit. Pemanfaatan sistem informasi dan teknologi juga telah diterapkan pada pelayanan perizinan di Sumatra Barat.

''Tidak ada pungutan yang di luar aturan, sehingga dipastikan layanan perizinan cepat, tepat dan jauh dari pungli,'' pungkas Dedi. (OL-11)

 

Berita Terkini

Read More

Poling

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menggunakan sistem zonasi menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Setujukah Anda dengan kebijakan zonasi tersebut?





Berita Populer

Read More