Kamis 19 Desember 2019, 17:26 WIB

Pemprov DKI Tebus Ijazah untuk 171 Siswa dengan Biaya Rp688 juta

Insi Nantika Jelita | Megapolitan
Pemprov DKI Tebus Ijazah untuk 171 Siswa dengan Biaya Rp688 juta

MI/Ramdani
Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta, Saefullah.

 

PEMERINTAH Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta baru bisa menebus 171 ijazah yang ditahan oleh pihak sekolah. Dana yang dikucurkan ialah Rp688 juta untuk menebus 171 siswa, baik lulusan SD sampai SMA. Pemprov DKI menggandeng Baznas DKI untuk menebus ijazah tersebut.

"Ini di sekolah swasta, bukan di sekolah negeri. Kalau sekolah negeri sudah kami genjot, harus beres. Angkanya ternyata fantastis. Begitu kami tanya, masih banyak sekitar Rp2,6 miliar, tapi beresin dulu yang Rp688 juta, sisanya nanti," ujar Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta, Saefullah di Gedung Balai Kota, Jakarta, Kamis (19/12).

Menurut Sekda, ada 540 siswa yang mengajukan ke DPRD DKI untuk diminta menembus ijazah mereka. Namun, Pemprov DKI berhasil memverifikasi sesuai fakta di lapangan sebanyak 171 siswa.

Para siswa tersebut tidak mampu membayar SPP bulanan hingga menunggak dan tidak bisa mengambil ijazah kelulusan.

"Saya rasa sekolah-sekolah swasta ini juga menanggung derita karena dia mendidik anak-anak. Sementara, sekolah itu dalam mengoperasionalkan juga butuh biaya, merawat gedung, listrik. Sekolah harus membayar penjaga sekolah, tenaga pengajar, kan banyak itu. Itu kan enggak boleh tertunda (bayar SPP)," terang Saefullah.

Salah satu program Gubernur Anies Baswedan memang mendorong sekolah berkualitas dan tuntas 100 Persen. Diketahui, kurang lebih ada 30% anak di Jakarta tidak menamatkan pendidikan sampai dengan jenjang pendidikan menengah atas.

Dalam rangka education for all, kata Sekda, pihaknya menegaskan tidak membeda-bedakan untuk membantu pendidikan anak di Jakarta, baik mereka sekolah di negeri maupun swasta.

"Jadi ini fenomena juga yang harus kami bereskan. Kalau sudah beres kan mereka juga tenang hatinya. Jadi,ini terjadinya di sekolah-sekolah swasta," pungkasnya. (Ins/OL-09)

Berita Terkini

Read More

Poling

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menggunakan sistem zonasi menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Setujukah Anda dengan kebijakan zonasi tersebut?





Berita Populer

Read More