Kamis 19 Desember 2019, 17:16 WIB

Pemerintah Gandeng 37 Bank Salurkan FLPP

Andhika prasetyo | Ekonomi
Pemerintah Gandeng 37 Bank Salurkan FLPP

Antara
Ilustrasi: Petugas menawarkan kredit perumahan bersubsidi pada Solo Trade Expo 2019 di Balaikota, Solo, Jawa Tengah, Kamis (28/11)

 

PUSAT Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (PPDPP) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PU-Pera) menggandeng 37 bank yang terdiri dari 10 bank nasional dan 27 Bank Pembangunan Daerah (BPD) untuk menyalurkan bantuan pembiayaan perumahan Fasilitas Likuditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) di 2020.

Direktur Utama PPDPP Arif Sabaruddin mengatakan jumlah bank penyalur pada 2019 lebih sedikit dibandingkan tahun sebelumnya.

Pada 2019, ada 39 bank yang digandeng sebagai penyalur.

"Tetapi ada tiga bank yang tidak bisa melanjutkan. Kemudian ada tambahan satu bank yang masuk yakni BNI Syariah. Jadi total tahun ini ada 37 penyalur," ujar Arif usai penandatanganan Perjanjian Kerja Sama Operasional Penyaluran FLPP di Kantornya, Jakarta, Kamis (19/12).

Tiga bank yang tidak melanjutkan merupakan BPD yang dianggap memiliki kinerja kurang maksimal dalam menyalurkan FLPP pada tahun ini.

Namun, Arif mengatakan hal tersebut tidak sepenuhnya kesalahan perbankan.

"Ini juga masalah wilayah kerja. Ada daerah-daerah yang tidak potensial untuk program rumah subsidi. Otomatis itu memengaruhi kinerja BPD itu sendiri," tuturnya.

Pada 2020, pemerintah mengalokasikan anggaran penyaluran dana FLPP sebesar Rp11 triliun yang berasal dari APBN sebesar Rp9 triliun dan pengembalian pokok pelaksanaan tahun-tahun sebelumnya Rp2 triliun.

Dengan anggaran sebesar itu, pemerintah menargetkan rumah yang bisa dibangun melalui program FLPP mencapai 102.500 unit.

Jumlah tersebut jauh di atas target realisasi tahun ini yang hanya sebanyak 74.000 unit dengan alokasi sebesar Rp7,5 triliun.

Tanpa menyebut angka secara spesifik, Arif mengatakan pada tahun depan, BTN tetap memiliki porsi terbesar dalam penyaluran KPR FLPP.

Bank-bank nasional yang berperan sebagai penyalur adalah Bank Tabungan Negara (BTN), BTN Syariah, Bank Rakyat Indonesia (BRI), BRI Syariah, BRI Agro, Bank Negara Indonesia (BNI), BNI Syariah, Bank Mandiri, Bank Artha Graha dan Bank KEB Hana.

Adapun, BPD yang terlibat meliputi Bank BJB, Bank BJB Syariah, Bank Sumut, Bank Sumut Syariah, Bank Jambi, Bank Jambi Syariah, Bank Kalbar, Bank NTB, Bank Sulselbar, Bank Sulselbar Syariah, Bank Sumsel Babel, Bank Sumsel Babel Syariah, Bank Jatim, Bank Jatim Syariah, Bank Aceh Syariah, Bank Papua, Bank Nagari, Bank Nagari Syariah, Bank NTT, Bank Kalsel, Bank Kalsel Syariah, Bank Riau Kepri, Bank Riau Kepri Syariah, Bank Sulteng, Bank Jateng, Bank Jateng Syariah dan Bank Kaltimtara. (OL-8)

 

Berita Terkini

Read More

Poling

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menggunakan sistem zonasi menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Setujukah Anda dengan kebijakan zonasi tersebut?





Berita Populer

Read More