Kamis 19 Desember 2019, 15:16 WIB

Sahkan Proyek Rumah Deret, PTUN Tolak Gugatan Warga Tamansari

Antara | Nusantara
Sahkan Proyek Rumah Deret, PTUN Tolak Gugatan Warga Tamansari

Antara
Petugas mengoperasikan alat berat saat pengosongan dan pengamanan lahan RW 11 Tamansari, Bandung, Jawa Barat, Kamis (12/12/2019).

 

MAJELIS Hakim Pengadilan Tata Usaha Negeri (PTUN) Bandung, Jawa Barat, menolak gugatan warga Tamansari terhadap Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung terkait perkara polemik izin lingkungan proyek rumah deret.

"Memutuskan untuk menolak seluruh gugatan penggugat (warga Tamansari), serta menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara," kata Ketua Majelis Hakim Yarwan di PTUN Bandung, Jalan Diponegoro, Kota Bandung, Jabar, Kamis (19/12).

Perkara itu berawal dari gugatan warga RW 11 Tamansari yang menolak proyek rumah deret. Warga menggugat atas diterbitkannya izin lingkungan proyek rumah deret oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Bandung yang menjadi tergugat perkara itu.

Dalam gugatannya, warga menilai izin lingkungan tersebut harus dicabut karena Pemkot Bandung tidak memiliki sertifikat hak atas tanah di lokasi rencana pembangunan rumah deret. Perkara itu juga menyeret Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Pertamanan (DPKP3) Kota Bandung dan Pemkot Bandung sebagai tergugat lainnya.

Hakim anggota Novy Dewi Cahyanti menjelaskan, keterangan saksi ahli bahwa Pemkot hanya memiliki bukti surat jual beli tanah. Bukti tersebut, kata hakim didasari keterangan saksi, tidak bisa disamakan dengan sertifikat tanah.

Namun, majelis hakim pada akhirnya lebih banyak menyimpulkan perkara tersebut kepada esensi proyek rumah deret. Majelis menilai para tergugat dalam proyek rumah deret tidak melanggar asas kewenangan, keterbukaan, dan pelayanan.

"Fakta terungkap di persidangan sebelum menertibkan objek sengketa, (Pemkot) telah melakukan koordinasi, sosialisasi guna melayani warga sesuai standar pelayanan," tutur Novy.

Usai gugatan perkara ditolak oleh majelis hakim, para warga kecewa terhadap putusan tersebut. Warga bersama jaringan solidaritas kemudian mengangkat sejumlah kertas bertuliskan tuntutan-tuntutan.

Kuasa hukum warga Tamansari, Gugun menilai, sosialisasi Pemkot kepada warga tersebut tidak seharusnya menjadi bukti poin pendukung kepada Pemkot. Sebab, kata dia, dalam sosialisasi tersebut tidak sepenuhnya warga setuju terhadap proyek rumah deret.

"Ketika warga diundang sosialisasi mereka menolak, karena mereka (Pemkot) hanya menyampaikan dampak positifnya saja, tidak kemudian menyampaikan dampak negatifnya," ujar Gugun.

Terhadap putusan tersebut, sebelumnya hakim juga menyampaikan bahwa warga dipersilakan jika ingin melayangkan banding. Upaya hukum tersebut terhitung 14 hari pascaputusan yang dibacakan majelis hakim PTUN Bandung. (X-15)

Baca juga: Ridwan Kamil Klaim Penataan Tamansari Prorakyat

Baca juga: 25 Polisi Diperiksa Terkait Penggusuran Tamansari

Baca juga: Kerusuhan Tamansari, Dua Polisi Diduga Langgar Disiplin

Baca Juga

Istimewa

Rosela Minuman Khas Desa Sekitar Gambut

👤Denny Susanto 🕔Kamis 29 Oktober 2020, 07:03 WIB
Di Kalimantan Selatan sirup rosela banyak dijumpai di wilayah Kabupaten Balangan. Warga di sana sudah puluhan tahun membuat sirup rosela...
MI/Djoko Sardjono

Partisipasi Masyarakat Awasi Pemilu masih Rendah

👤Djoko Sardjono 🕔Kamis 29 Oktober 2020, 06:52 WIB
Partisipasi masyarakat dalam pengawasan tahapan pemilihan kepala daerah (pilkada) di Klaten, Jawa Tengah, masih rendah. Sementara,...
MI/Denny Susanto

Paslon Syafruddin-Alpiya Prioritaskan Petani dan Nelayan

👤Denny Susanto 🕔Kamis 29 Oktober 2020, 06:36 WIB
Paslon no 1 Pilkada Tanah Bumbu, SHM-MAR akan membantu membangun innfrastruktur pertanian dan nelayan, agar kedua bidang itu lebih...

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya