Kamis 19 Desember 2019, 15:08 WIB

Jelang Purnatugas, Pimpinan KPK Usulkan Revisi UU Tipikor

Dhika kusuma winata | Politik dan Hukum
Jelang Purnatugas, Pimpinan KPK Usulkan Revisi UU Tipikor

Antara
Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Agus Rahardjo

 

PIMPINAN Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Jilid IV menyurati Presiden Jokowi dan DPR terkait dengan usulan revisi undang-undang tindak pidana korupsi (tipikor).

Bersamaan dengan itu memberikan pula kajian akademik dan usulan draf revisi UUU No 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 tahun 1999 tentang Tipikor.

Bersamaan dengan itu, pimpinan KPK periode 2016-2019 itu juga memberikan kajian akademiknya dan usulan draf revisi.

"Kami lima orang pimpinan hari ini menulis surat kepada presiden dan DPR mengusulkan draf rancangan perubahan UU Tipikor ini sebelum kami meninggalkan KPK," kata Ketua KPK periode 2016-2019, Agus Rahardjo, Kamis (19/12).

Surat usulan draf revisi tersebut disampaikan atas nama seluruh komisioner KPK periode 2016-2019 yakni Agus Rahardjo, Laode M Syarif, Alexander Marwata, Saut Situmorang, dan Basaria Pandjaitan.

Kajian akademik dan usulan draf perubahan UU Tipikor tersebut disusun Biro Hukum KPK bersama sejumlah pakar pidana dari Universitas Parahyangan, Universitas Padjadjaran, dan Universitas Airlangga sejak tahun lalu. Kajian juga melibatkan kepolisian dan kejaksaan.

Agus menyatakan revisi UU Tipikor penting karena aturan yang saat ini ada masih belum selaras dengan norma-norma dalam United Nations Convention Against Corruption (UNCAC). Indonesia sendiri sudah meratifikasi UNCAC melalui undang-undang sejak 2006. KPK pun berharap perubahan UU Tipikor bisa masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) pada 2020.

"Kalau kita punya UU Tipikor yang selaras dengan UNCAC, harapan besarnya tindak pidana korupsi bisa diminimalkan karena banyak negara yang menerapkan itu (norma UNCAC) dan hasilnya bagus," ucap Agus.

Wakil Ketua KPK Laode M Syarif menuturkan revisi diperlukan untuk mengefektifkan kerja pemberantasan korupsi. Ia mengatakan selama ini penindakan korupsi baik di KPK, kejaksaan, dan kepolisian, dengan UU Tipikor yang ada kerap menemui hambatan lantaran masih ada yang belum diatur. Antara lain soal penyuapan terhadap pejabat publik asing, perdagangan pengaruh, dan pemulihan aset hasil korupsi.

Dalam kajian akademik tersebut, KPK juga mengusulkan perbaikan ketentuan-ketentuan dan rumusan-rumusan delik dalam UU Tipikor yang dibutuhkan antara lain mengenai permasalahan delik korupsi kerugian negara (Pasal 2 dan Pasal 3 UU Tipikor) serta tumpang tindih pengaturan delik suap dan gratifikasi.

Kemudian, kriminalisasi delik-delik baru berdasarkan rekomendasi UNCAC. Selain soal perdagangan pengaruh dan pemulihan aset, beberapa hal yang belum masuk dalam UU Tipikor saat ini antara lain korupsi di sektor korporasi (bribery in private sector). KPK juga mengusulkan adanya perluasan definisi pejabat publik dalam UU Tipikor agar tidak sebatas penyelenggara negara. (OL-11)

Berita Terkini

Read More

Poling

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menggunakan sistem zonasi menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Setujukah Anda dengan kebijakan zonasi tersebut?





Berita Populer

Read More