Kamis 19 Desember 2019, 14:34 WIB

Jika Istri Bupati Dadang Ikut Nyalon, Rusaklah Pilkada

Bayu Anggoro | Nusantara
Jika Istri Bupati Dadang Ikut Nyalon, Rusaklah Pilkada

Antara
Bupati Bandung Dadang Naser

 

KUALITAS pemilu bupati Bandung 2020 diprediksi akan berkurang jika istri Bupati Bandung Dadang Naser ikut mencalonkan. Ketua DPD Partai NasDem Kabupaten Bandung Agus Yasmin mengatakan, majunya istri Bupati Bandung akan menurunkan kualitas demokrasi di wilayahnya.

"Jadinya demokrasi rasa monarki," kata Agus Yasmin di Bandung, Kamis (19/12/2019).

Untuk diketahui, sebelum Dadang Naser, bupati Bandung dijabat Obar Sobarna. Obar merupakan purnawirawan TNI yang juga merupakan mertua Dadang Naser.

"Dulu dari Pak Obar ke menantu (Dadang Naser). Masa setelah ini ke anaknya (istri Dadang Naser)," katanya.

Selain merusak kualitas demokrasi, kata Agus, jika terjadi hal ini akan sulit untuk mengukur keberhasilan pemerintah.

"Jadi tidak terukur keberhasilannya," kata dia.

"Ini tidak bagus. Akselerasi pembangunan tidak terukur," katanya.

Tak hanya itu, dia juga khawatir akan terjadi penyalahgunaan kekuasaan jika istri bupati tersebut maju.

"Itu sesuatu yang linier. Karena tak bisa dihindari," katanya.

Selain penggunaan APBD dalam kampanye, dia juga khawatir adanya kecurangan.

"KPUD, Bawaslu, PPK, pasti rikuh. Ada beban psikologi. Ini mematikan ruang demokrasi," katanya.

Ketua DPC PDIP Kabupaten Bandung Harjoko Sangganagara berharap penyelenggara pemilu bekerja dengan baik dan tidak mengistimewakan salah satu kandidat.

"Itulah gunanya negara membentuk KPU, Bawaslu. Supaya kualitas pemilu berjalan baik," katanya.

baca juga: Tim SAR Siaga di Objek Wisata dan Pelabuhan

Selain itu, dia meminta pemerintah saat ini tidak mengerahkan potensi negara saat digelarnya ajang demokrasi tersebut.

"Baik itu APBD, APBN, ASN, jangan dimanfaatkan," katanya. (OL-3)

 

Berita Terkini

Read More

Poling

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menggunakan sistem zonasi menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Setujukah Anda dengan kebijakan zonasi tersebut?





Berita Populer

Read More