Kamis 19 Desember 2019, 11:30 WIB

Pemerintah Didesak Terapkan SJB untuk Atasi Persoalan Hulu Sawit

Andhika Prasetyo | Ekonomi
Pemerintah Didesak Terapkan SJB untuk Atasi Persoalan Hulu Sawit

ANTARA/Syifa Yulinnas
Pekerja memasukkan Tanda Buah Segar (TBS) kelapa sawit ke dalam truk di salah satu tempat penampungan di Aceh Barat

 

PEMERINTAH diminta menerapkan Strategi Jangka Benah (SJB) untuk menangan persoalan di dalam industri kelapa sawit.

SJB merupakan program yang diinisiasi Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada bersama Yayasan Keanekaragaman Hayati Indonesia (Kehati) untuk menyelesaikan masalah kebun kelapa sawit rakyat monokultur yang selama ini sudah terlanjur berada di dalam kawasan hutan.

Jangka Benah sendiri memiliki arti periode waktu yang dibutuhkan untuk mencapai struktur hutan dan fungsi ekosistem yang diinginkan sesuai tujuan pengelolaan.

Direktur Eksekutif Yayasan Kehati Riki Frindos mengungkapkan, dalam SJB, proses perbaikan struktur dan fungsi ekosistem hutan yang rusak akibat ekspansi kebun kelapa sawit monokultur dilakukan secara bertahap. Perbaikan akan difokuskan pada aspek ekologi, sosial dan ekonomi masyarakat.

"Tahap pertama adalah mengubah kebun kelapa sawit rakyat monokultur menjadi polikultur atau kebun sawit campur dalam bentuk agroforestri," ujar Riki melalui keterangan resmi, Kamis (19/12).

Baca juga: DPR Minta Ekspor Lobster Dikaji Matang

Jenis tanaman yang bisa ditanam bersama sawit antara lain sengon, gaharu, meranti, dan jengkol.

Selain dapat memberikan dampak ekologis, tanaman-tanaman tersebut juga mampu memberi mamfaat ekonomi kepada masyarakat.

Sedianya, agroforestri sudah diterapkan dalam beberapa tahun terakhir di beberapa kebun sawit di kawasan hutan, namun hasilnya belum begitu menggembirakan.

"Alasannya, para petani sawit masih memiliki keraguan untuk mengadopsi agroforestri. Mereka beranggapan program itu bisa memberi dampak buruk kepada tanamam sawit. Banyak pula yang berasumsi mengelola polikultur lebih rumit dibandingkan dengan monokultur," terang dia.

Para petani, lanjut Riki, menginginkan adanya contoh konkret agroforestri sawit yang dikelola secara baik sehingga memberikan keuntungan ekonomi yang lebih baik.

"Baru mereka mau menerapkan dengan serius," tuturnya.

Maka dari itu, ia meminta pemerintah bisa segera memulai dan menyosialisasikan strategi tersebut.

Dengan bantuan APBN, diharapkan SJB bisa berjalan dengan baik sehingga akhirnya diterapkan sebagai kebijakan nasional.

Berdasarkan data Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia, pada 2018, sumbangan devisa produk kelapa sawit mencapai US$20,54 miliar atau setara Rp289 triliun.

Namun, di sisi lain, kerugian yang ditanggung pun dirasa cukup besar. Keberadaan kebun kelapa sawit di dalam kawasan hutan dianggap sebagai penyebab degradasi kualitas ekosistem hutan dan bencana alam. (OL-2)

Berita Terkini

Read More

Poling

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menggunakan sistem zonasi menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Setujukah Anda dengan kebijakan zonasi tersebut?





Berita Populer

Read More