Rabu 18 Desember 2019, 23:22 WIB

OSO Menolak Mundur dari Ketum Hanura

Arga Sumantri | Podium
OSO Menolak Mundur dari Ketum Hanura

Antara
Oesman Sapta Odang

KETUA Umum Partai Hanura Oesman Sapta Odang (OSO) menegaskan tak akan mundur. Hal ini diungkap merespons desakan pendiri Hanura, Wiranto, yang meminta OSO angkat kaki karena dianggap gagal meloloskan Hanura ke Parlemen.
 
"Itu bukan urusan dia (Wiranto), itu urusan munas (musyawarah nasional) dan munas meminta saya kembali (jadi Ketum Hanura)," kata OSO dalam konferensi pers di Hotel Sultan, Jalan Gatot Subroto, Gelora, Tanah Abang, Jakarta Pusat, Rabu, (18/12)
 
Menurut dia, keputusan munas Hanura yang wajib menjadi acuan. Pasalnya, kata dia, munas Hanura dihadiri pengurus Hanura di seluruh Indonesia sebagai pemilk suara partai, yang meliputi 514 dewan pimpinan cabang (DPC) Hanura.

OSO mengeklaim tak pernah mengajukan diri jadi ketum Hanura. Ia mengaku diminta menghadiri munas sekaligus menjadi calon ketum Hanura periode 2019-2024 berdasarkan keputusan rapat pimpinan (rapim).
 
"Ternyata munas ini meminta dan memutuskan sesuai dengan AD/ART (anggaran dasar/anggaran rumah tangga), sesuai mekanisme organisasi Partai Hanura," sambung dia.
 
Sementara itu, dalam munas, OSO didapuk sebagai formatur tunggal dalam membentuk struktur kepengurusan Hanura lima tahun mendatang. OSO pun mengaku siap merangkul Wiranto.
 
"Untuk hal yang baik jangankan Pak Wiranto, siapa pun orang yang ingin besarkan Hanura, pasti akan kita terima," pungkas OSO.
 
Wiranto meminta OSO mundur karena dianggap melanggar pakta integritas yang pernah diteken bersama. Salah satu butir pakta integritas itu memuat perjanjian OSO bakal meningkatkan suara Hanura di Pemilu 2019. Bila gagal, OSO harus legawa mundur.
 
"Untuk itu, kami minta saudara secara kesatria, mundur sebagai ketua umum. Kan sopan santunnya begitu. Ini ada dua saksinya ikut tanda tangan (pakta integritas) kok," kata Wiranto dalam konferensi pers di Hotel Century Jakarta.  (OL-8)

Berita Terkini

Read More

Poling

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menggunakan sistem zonasi menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Setujukah Anda dengan kebijakan zonasi tersebut?





Berita Populer

Read More