Kamis 19 Desember 2019, 00:20 WIB

DPR Minta Ekspor Lobster Dikaji Matang

(Ssr/Ant/E-2) | Ekonomi
DPR Minta Ekspor Lobster Dikaji Matang

ANTARA FOTO/Ardiansyah
Benih Lobster

 

ANGGOTA Komisi IV DPR Effendi Sianipar meminta rencana Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo membuka kembali keran ekspor benih lobster dikaji secara matang.

Menurutnya, ekspor benih lobster harus mempertimbangkan banyak aspek. Misalnya, apakah ada keuntungan bagi para nelayan dan negara saat melakukan ekspor itu.

"Jadi, ekspor benih lobster harus dikaji secara matang. Jangan sampai hanya memberikan keuntungan bagi pihak-pihak tertentu. Masyarakat dan negara juga harus mendapat manfaat dari rencana ekspor itu," kata Effendi kepada wartawan, kemarin.

Lebih lanjut, dikatakan Effendi, ekspor benih lobster juga harus mempertimbangkan ekosistem laut. Jangan sampai gara-gara ekspor benih lobster itu, ekosistem di laut Indonesia malah jadi rusak.

"Harus dijaga juga keseimbangannya. Jangan sampai terumbu karang malah jadi rusak," tuturnya.

Sebelumnya, Kementerian Kelautan dan Perikanan meminta semua pihak bersabar menunggu hasil kajian pengembangan benih lobster rampung.

Dalam siaran pers Selasa (17/12), Kementerian Kelautan dan Perikanan menyebut kebijakan soal benih lobster masih dalam proses pengkajian dan memerlukan waktu hingga siap untuk disosialisasikan.

Untuk itu, Kementerian Kelautan dan Perikanan meminta berbagai pihak tidak membuat kesimpulan sendiri yang dapat menimbulkan informasi simpang siur.

Kementerian Kelautan dan Perikanan juga mengingatkan bahwa Indonesia merupakan negara penghasil benih lobster terbesar di dunia yang berasal dari hasil tangkapan di alam.

Di beberapa daerah, ribuan nelayan kecil menggantungkan hidup dari perdagangan benih lobster itu.

Di sisi lain, penyelundupan benih lobster untuk diekspor juga marak terjadi sehingga hal itu dikhawatirkan dapat mengganggu ekosistem lobster di alam. (Ssr/Ant/E-2)

Berita Terkini

Read More

Poling

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menggunakan sistem zonasi menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Setujukah Anda dengan kebijakan zonasi tersebut?





Berita Populer

Read More