Rabu 18 Desember 2019, 21:05 WIB

Pemkab Dharmasraya Bantah Adanya Pelarangan Ibadah Natal

Thomas Harming Suwarta | Politik dan Hukum
Pemkab Dharmasraya Bantah Adanya Pelarangan Ibadah Natal

Ilustrasi
Tweets Sutan Riska Tuanku Kerajaan

 

PEMKAB Dharmasraya membantah adanya larangan ibadah di Desa Jorong Kampung Baru, Nagari Sikaba Pulau Punjung, Dharmasraya sebagaimana ramai diberitakan.

Bupati Dharmasraya Sutan Riska Tuanku Kerajaan memastikan ibadah Natal untuk umat di desa tersebut tetap bisa dilaksanakan.

"Saya sudah rapat dngan pihak terkait, ini baru selesai, ada masalah yang cukup sensitif, perlu penanganan dengan cara yg tepat. Tapi yang pasti, tidak benar bahwa Pemda melarang," katanya melalui akun twitter @SutanRiska, Rabu (18/12).

Ia juga menyayangkan bahwa masyarakat terlalu mudah mempercayai informasi yang beredar di media sosial.

"Saya cukup menyayangkan media yang membuat berita di atas tanpa konfirmasi ke pihak Pemda. Kurang elok rasanya untuk kasus kasus sensitif seperti ini hanya memakai sudut pandang satu pihak. Tentu media massa berbeda dengan media sosial," kata dia.

Sementara itu Kabag Humas Setda Kabupaten Dharmasraya, Budi Waluyo mengatakan, pihaknya menghargai kesepakatan antara tokoh masyarakat Nagari Sikabau, Kecamatan Pulau Punjung dengan umat Kristiani yang berasal dari warga transmigrasi di Jorong Kampung Baru.

"Kedua belah pihak sepakat dengan tidak adanya larangan melakukan ibadah menurut agama dan kepercayaan masing masing di rumah masing masing. Namun jika harus melaksanakan ibadah yang sifatnya berjemaah atau mendatangkan jemaah dari tempat lain, maka harus dilakukan di tempat ibadah yang resmi," katanya dalam keterangan tertulisnya, Rabu (18/12).

Budi menjelaskan, Pemkab Dharmasraya menghindari adanya konflik horizontal antara pemeluk Kristiani di Jorong Kampung Baru dengan ninik mamak Nagari Sikabau. Sebagaimana pernah terjadi pada tahun 1999 lalu, karena akan mengakibatkan kerugian di keduabelah pihak.

Dia mengungkapkan, surat Wali Nagari Sikabau yang tidak memberi izin untuk penyelenggaraan Natal bukan merupakan pelarangan melaksanakan ibadah perayaan Natal melainkan hanya pemberitahuan bahwa sebelumnya telah ada kesepakatan, untuk tidak melaksanakan ritual peringatan Natal secara berjemaah maupun mendatangkan jemaah dari luar wilayah. "Namun jika ingin merayakan Natal di tempat ibadah resmi di daerah lain, pemerintah akan memfasilitasi," tutupnya. (OL-11)

Berita Terkini

Read More

Poling

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menggunakan sistem zonasi menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Setujukah Anda dengan kebijakan zonasi tersebut?





Berita Populer

Read More