Rabu 18 Desember 2019, 19:44 WIB

Kewibaan MA Dipertaruhkan di Kasus Mafia Hukum

Putra Ananda | Politik dan Hukum
Kewibaan MA Dipertaruhkan di Kasus Mafia Hukum

Antara
Mantan Sekretaris Mahkamah Agung, Nurhadi (tengah)

 

KETUA Masyarakat Hukum Pidana dan Kriminologi Indonesia Yenti Ganarsih menyebut Mahkamah Agung (MA) harus melakukan pembenahan total untuk memperbaiki praktik mafia hukum oleh para oknum MA. Pembenahan tersebut dapat dilakukan dengan cara merombak struktur kepengurusan dari para oknum MA yang terlibat dalam praktik mafia hukum.

"Dengan pengungkapan KPK berarti kan ada masalah secara moral di MA berarti secara hukum ya harus di rombak. Harus ada perubahan sistem sebagai bagian penguatan institusi pencegahan korupsi di tubuh MA," ungkap Yenti di Jakarta, Rabu (18/12).

Yenti menilai, selama ini sistem yang berjalan membuat MA seolah-olah tidak tersentuh oleh pengawasan lembaga lain. Hal ini membuat proses penegakan hukum di MA menjadi tidak transparan dan berpotensi disalahgunakan oleh oknum mafia peradilan. Yenti menilai hal ini sangat berbahayabagi keluhuran penegakan hukum di MA.

"Ada ada pandangan bahwa mafia peradilan itu sudah lama dan itu bahaya sekali bagi kewibaan MA sebagai lembaga hukum tertinggi. Kita sangat perihati sekali," ungkapnya.

 

Baca juga: Datangi KPK, Sekretaris MA Ngaku Hanya Serahkan SK Pejabat

 

Yenti melanjutkan, pengusutan kasus mafia peradilan yang melibatkan mantan sekretaris MA Nurhadi harus diusut secara tuntas. Terlebih status Nurhadi yang sudah menjadi tersangka dan terbukti menerima suap dalam bentuk gratifikasi.

"Pesannya adalah bagaimana kasus mafia peradilan ini harus bisa segera tuntas. Karena selama ini masyarakat disuguhkan gambaran MA tercoreng citranya sebagai garda tertinggi penegakan keadilan," ujarnya.

Sementara itu, dalam kesempatan yang berbeda peneliti dari Indonesia Coruption Watch (ICW) Tama S Langkung menyebut penyelesaian kasus mafia hukum yang melibatkan Nurhadi harus dituntaskan secara cepat. Begitupun proses penyidikan kepada orang-orang yang terlibat langsung dalam kasus gratifikasi tersebut termasuk istri Nurhadi. (OL-8)

Baca Juga

ASN

Sikap Partisan ASN Hanya Boleh di Bilik Suara

👤Indriyani Astuti 🕔Kamis 29 Oktober 2020, 02:05 WIB
Bilik suara menjadi tempat ASN untuk memilih orang yang dikehendaki sebagai pemimpin dapat disalurkan. Di luar bilik suara ASN tidak perlu...
DOK MI

Hak Kelompok Rentan harus Diatur Khusus Dalam Revisi UU Pemilu

👤Indriyani Astuti 🕔Kamis 29 Oktober 2020, 01:40 WIB
Salah satu kelompok masyarakat rentan yakni masyarakat adat yang tinggal di hutan lindung. Mereka tidak bisa memberikan hak pilih karena...
Dok MI

Megawati Resmikan 13 Kantor dan Patung Soekarno

👤Cahya Mulyana 🕔Rabu 28 Oktober 2020, 22:00 WIB
Megawati berpesan bahwa kantor partai harus menjadi pusat pengorganisasian seluruh kegiatan...

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya